Bangun Smelter, Freeport Kucurkan USD 151 Juta hingga Juli 2019

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, investasi yang telah dikeluarkan PT Freeport Indonesia Untuk membangun fasilitas pengolahan mineral (smelter) Gresik Jawa Timur, sudah mencapai USD 151,7 juta sampai akhir Juli 2019.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan, Kementerian ESDM selalu melakukan evaluasi rutin Kemajuan pembangunan smelter, untuk Kemajuan smelter Freeport sampai Juli 2020 berupa pematangan tanah, uang yang telah dikeluarkan untuk proses tersebut Sebesar USD 151,7 juta.

Evaluasi kemajuan pembangunan smelter dilakukan setiap enam bulan‎, untuk mendapat rekomendasi Surat Persetujuan Ekspor (SPE). Untuk Freeport telah mendapat SPE pada Maret 2019, dengan begitu ekspor konsentrat perusahaan tersebut diperpanjang selama satu tahun.

"Besaran biaya yang telah dibelanjakan oleh PTFI sampai dengan akhir Juli 2019 adalah sebesar USD 151,7 juta," kata Yunus, di Jakrta, Senin (7/10/2020).

Yunus mengungkapkan, pengerjaan pematangan lahan sampai Juli 2019 kemajuannya setara dengan 3,212 persen, sedangkan targetnya hanya 2,76 persen. Dengan begitu kemajuan pembangunan smelter melebihi target.

"Artinya kemajuan fisik yg dicapai ini lebih tinggi,pekerjaan yang dilakukan adalah pematangan tanah," tuturnya.

Untuk diketahui, smelter Freeport dibangun di atas lahan seluas 100 hektar, dengan membutuhkan biaya USD 3 miliar, kapasitas smeter tersebut dapat mengolah 2 juta ton konsentrat tembaga beroperasi pada 2023.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang atau OSO menyampaikan kegembiraan karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berhasil membeli saham Freeport pada tahun lalu. Ini ia sampaikan sebelum pidato kenegaraan Jokowi yang kedua di Gedung DPR.

"Kita bergembira karena pemerintah telah berhasil mengambil alih 51 persen saham PT. Freeport," ujar OSO dalam Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI, Jumat (16/8/2019).

Selain itu, OSO berkata pihak DPD juga berkontribusi dalam urusan Freeport. Pihak DPD mengaku membantu pertemuan antara Pemerintah Daerah Papua dengan Freeport.

"Kami juga bersyukur karena DPR RI juga telah berhasil memfasilitasi pertemuan antara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua dengan PT. Freeport terkait pembayaran pajak air permukaan," lanjut OSO.

OSO tak hanya mengambil contoh kedaulatan pertambangan pada Freeport. Ia menyebut kedaulatan pangan dari pertanian juga penting.

Menurutnya, kedaulatan ekonomi memilik peran besar dalam membangun bangsa. Dukungan terhadap petani dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Ke depan, segala upaya kita dalam rangka membangun kedaulatan energi, kedaulatan pangan, hingga kedaulatan politik sebagai bangsa harus menjadi perhatian kita semua," kata OSO.