Bangun Smelter di Gresik Rp 42 T, Freeport Seleksi 15 Bank

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Freeport Indonesia sedang membangun pabrik pemurnian tambang atau smelter di Gresik, Jawa Timur. Dana yang dibutuhkan untuk membangun smelter tersebut adalah US$ 2,8 miliar-US$ 3 miliar, atau hingga Rp 42 triliun. Freeport mencari pinjaman perbankan.

Wakil Presiden Direktur Freeport, Orias Petrus Moedak, mengatakan Freeport sedang menyeleksi 15 bank yang berminat menyediakan pinjaman tersebut.

"Bank tersebut adalah bank pemerintah dan asing. Asing ini ada yang dari Jepang, Prancis, UK, dan AS," ujar Orias di Jakarta, Senin (27/5/2018).


Smelter yang dibangun Freeport berlokasi di Kawasan Industri Java Integrated Industrial Estate (JIIPE), yang dimiliki oleh Pelindo III dan PT AKR Corporindo Tbk.



Presiden Direktur Freeport Indonesia, Tony Wenas, mengatakan smelter bakal berdiri di atas lahan seluas 100 hektare. Kapasitas smelter baru ini mencapai dua juta ton per tahun. Saat ini Freeport sudah memiliki smelter di Gresik dengan kapasitas 100 juta ton. Penambahan kapasitas ini untuk menampung semua hasil produksi tambang Freeport yang ada.

"Smelter ini memang bukan proyek yang menguntungkan, tapi sudah jadi komitmen kami dan kewajiban dalam undang-undang. Sampai saat ini kami sudah mengeluarkan US$ 122 juta untuk smelter, jadi tidak ada alasan untuk mundur," papar Tony.

Progres pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter) PT Freeport Indonesia hingga Februari 2019 tercatat baru mencapai 3,86% dari rencana (kurva S) yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia. Pembangunan smelter ini diperkirakan selesai pada 2022 mendatang. Smelter ini menghasilkan produk katoda tembaga 99,99%.

Sebagai informasi, pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba) yang mewajibkan perusahaan pertambangan melakukan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah produk pertambangan.

Beleid ini memberi syarat bahwa pengelolaan minerba tidak boleh dilakukan hanya dengan mengekspor bahan mentah, tetapi harus diolah di dalam negeri agar memberikan nilai tambah ekonomi bagi negara, pengelolaan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat setempat.