Darurat Tata Kelola ESDM

Indonesia sebagai bangsa yang besar, dengan target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen sebagaimana pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada Sidang Paripurna di Gedung MPR/DPR/DPD RI pada 16 Agustus 2016 lalu, harusnya tidak hanya mengejar keuntungan finansial seperti pajak, deviden ataupun pembagian royalti saja dari sektor energi dan sumber daya mineral, akan tetapi juga harus fokus pada keuntungan ekonomi jangka panjang. Pemerintah selayaknya mempunyai visi besar dalam mengelola SDA yang dimiliki. Dalam hal ini, pemerintah harus mempunyai koridor kebijakan yang jelas mengenai bagaimana pemanfaatan segala sumber daya alam demi kemajuan ekonomi bangsa Indonesia dan pada akhirnya berefek kepada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Rasanya belum luput dari ingatan kita gonjang-ganjing tata kelola energi dan sumber daya mineral pada era Menteri ESDM Sudirman Said beberapa bulan yang lalu tentang habisnya masa tenggat izin eksport konsentrat tembaga PT. Freeport Indonesia per tanggal 28 Januari 2016, yang berarti bahwa Freeport telah kehilangan hak untuk mengekspor konsentrat tembaga senilai lebih dari satu miliar dolar AS. Ditambah lagi sikap Freeport yang tak kunjung mau menyetorkan jaminan keuangan untuk pembangunan fasilitas pengolahan mineral (smelter) senilai 530 juta dolar AS ke Indonesia. Disaat permasalahan ini belum usai, pada 27 Juli 2016 Presiden Jokowi malah melakukan kebijakan kontroversial dengan mengganti Sudirman Said dari jabatannya sebagai Menteri ESDM ke pangkuan Arcandra Tahar (pakar dalam bidang energi), disaat ‘dosa-dosa’ lama Sudirman Said yang tak kunjung dituntaskan.

Ketua Presidium Front Revolusi Selamatkan Kekayaan Bangsa (FOROS-Bangsa) Rakhmat Abril Kholis menyatakan bahwa sebenarnya pengangkatan Arcandra Tahar membawa harapan besar dalam tata kelola energi dan sumber daya alam Indonesia kedepan. Ia adalah putra terbaik bangsa yang memiliki kapabilitas tinggi dalam bidang yang ia tekuni. Namun, hal ini kandas dengan terbongkarnya kasus Dwi Kewarganegaraan yang melibatkan menteri ini hingga berujung pada pemberhentian Arcandra dari tahtanya sebagai menteri. Hal ini seakan menyurutkan keyakinan kita bahwa pemerintah mampu bersungguh-sungguh dalam menempatkan manusia yang capable secara pengetahuan dan integritas untuk dapat menyelesaikan carut-marut pengelolaan eneri dan sumber daya mineral di Indonesia saat ini, pungkasnya.

Secara sederhana, Rakhmat (Ketua Presidium FOROS-Bangsa) menyikapi problem ini dalam dua hal, pertama, Presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan sudah menyia-nyiakan aset terbaik Indonesia hanya karena verifikasi calon menteri yang tidak profesional. Kedua, Presiden dirasa masih memiliki bayang-bayang gelap dalam hal interaksi dengan para pengusaha yang mengeruk sumber daya alam di Indonesia sekarang, dan hal ini sepertinya akan mendapatkan hambatan jika Arcandra tetap dipertahankan dalam struktur pemerintahan.

Selain itu, FOROS-Bangsa memandang sudah seyogianya status pelaksana tugas (PLT) Menteri ESDM yang menempatkan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan harus diselesaikan secepat-cepatnya agar tidak ada ruang untuk menetapkan kebijakan yang tak pro rakyat. Presiden harus sesegerakan mungkin mengangkat anak bangsa yang revolusioner dan berintegritas tinggi yang mampu menjadi tangan kanan terbaik dalam tata kelola energi dan sumber daya mineral di Indonesia sehingga kekayaan bangsa dapat secara baik diamankan. Problem tata kelola sumber daya alam dari hulu hingga hilir rasanya masih banyak yang perlu diselesaikan. Mulai dari komitmen pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus sentral terkait tata kelola tambang di Indonesia seperti Freeport, kepemilikan saham pemerintah yang masih sangat kecil terhadap aset-aset sumber daya energi dan mineral, kewajiban pembangunan smelter bagi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia yang tak kunjung diindahkan, dinamika pengembangan Blok Masela, hingga pada tataran kebijakan pemerintah tentang harga bahan bakar di pasaran yang memang harus dicarikan formula untuk menyelesaikannya.

Sumber daya alam yang terkandung dalam bumi Indonesia merupakan anugerah dan amanat dari Tuhan Yang Maha Esa. Predikat negara dengan jumlah cadangan energi gas alam terbesar di dunia layaknya mampu disyukuri oleh bangsa ini. Namun, justru kekayaan ini menjadi laknat, ketika tidak mampu dikelola oleh putra-putri bangsanya sendiri. Maka dari itu, FOROS-Bangsa menuntut agar Presiden cepat mengambil sikap dalam masa transisi menteri ESDM ini. Menteri yang revolusioner harus lahir agar mampu menjadi pengawal terhadap aset kekayaan bangsa yang melimpah. (Pam)

Sumber : www.http://geoenergi.co.id/