Dirjen Minerba Buka-bukaan Soal Birokrat Tambang RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menuturkan terus berupaya keras untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan terkini sektor pertambangan mineral dan batu bara agar tidak tertinggal dari kemajuan yang dicapai oleh badan usaha atau swasta.
Ridwan Djamaluddin, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan pihaknya berupaya menekankan dua aspek dalam pembinaan sumber daya manusia (SDM) dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sektor pertambangan minerba untuk terus menyesuaikan diri dengan perkembangan terkini, yaitu aspek teknis profesional dan aspek karakter (character building).



"Kami sedang berusaha keras untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan terkini. Menjadi regulator pertambangan di Indonesia bukan lah pekerjaan mudah. Ada dua aspek dalam aspek pembinaan SDM yaitu aspek kapasitas teknis profesional dan aspek karakter. Dalam hal teknis kita mungkin sudah dapatkan dari bangku pendidikan, tapi aspek karakter itu lebih sulit daripada aspek teknis. Tantangan tidak ringan dan tidak mudah," tuturnya dalam sebuah webinar "Temu Profesi Tahunan (TPT) Perhapi 2020' pada Selasa (17/11/2020).

Dia mengakui, pihaknya masih terus berjuang agar kebijakan yang sudah diputuskan pemerintah dan disepakati bersama oleh badan usaha dapat dijalankan sesuai komitmennya. Untuk menjalankan praktik tambang yang baik (good mining practices), maka menurutnya diperlukan karakter ASN yang kuat.

"Misalnya, akhir-akhir ini kita masih melihat beberapa opsi pembangun smelter yang belum berjalan sesuai ketentuan. Itu memerlukan kekuatan karakter yang hebat di kami, karena kalau tidak, kami akan hanyut bersama arahan-arahan yang sebetulnya bukan itu yang digariskan oleh ketentuan," bebernya.

Selain mencontohkan tentang pengawasan pembangunan smelter, dirinya pun mencontohkan karakter kuat ASN diperlukan saat menerima laporan bahwa ada surveyor yang melaporkan kadar nikel berbeda dari kadar aslinya.

"Contoh kedua, kami menerima laporan ada surveyor yang melaporkan kadar nikel tidak sesuai dengan kebenarannya. Ini kan harus disikapi. Di sisi lain, kami juga mengundang para ahli, praktisi, pelaku industri untuk memperbaiki mentalitas ini. Kita tidak boleh tipu-tipu soal kadar nikel, buat kami ini kriminal. Hal ini (karakter) jauh lebih sulit membina SDM regulator di pertambangan dari pada hal-hal teknis," jelasnya.

Baca: Ini Strategi Besar RI Agar Batu Bara Tetap Laku 30 Tahun Lagi
Selain itu, tantangan lainnya yaitu ketika berhadapan dengan pertambangan ilegal. Dia mengakui, persoalan tambang ilegal ini masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus ditangani karena menyangkut aspek hukum, keselamatan dan juga lingkungan.

Untuk menghadapi sejumlah tantangan tersebut, maka pihaknya kini tengah melakukan reformasi birokrasi di mana ada perampingan pejabat struktural di organisasi Direktorat Jenderal Pertambangan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM.

Dia mengatakan, ke depannya tidak akan ada lagi pejabat teknis di eselon 3. Pejabat teknis hanya sampai eselon 2, lalu eselon 3 dan ke bawahnya akan pindah menjadi pejabat fungsional. Menurutnya, pejabat fungsional ini diperlukan karena akan berperan penting dalam tata kelola pertambangan nasional.

"Pembinaan ke arah sana sedang kita lakukan, tapi tidak mudah mengelola pola pikir itu karena banyak yang masih melihat ASN sebagai birokrat, pengelola birokrasi, padahal kita harus mendalami hal-hal teknis, apalagi kalau berhadapan dengan kalangan pelaku usaha profesional. Sekarang lagi kami susun rumpun-rumpun jabatan fungsional," tuturnya.

Saat ini dia mengakui jabatan fungsional di sektor pertambangan yang baru jelas yaitu Inspektur Tambang. Namun ke depannya, diharapkan ASN punya kompetensi teknis dari awal perencanaan pertambangan.

Dia mengatakan indeks profesionalitas ASN sektor pertambangan masih berada pada tingkat sedang sekitar 80,3. Pihaknya pun menargetkan indeks ini meningkat ke posisi tinggi.

Saat ini ASN pertambangan berjumlah 1.113 orang di seluruh wilayah Indonesia, dimana sebagian besar atau 56% berada di provinsi. Dari sisi pendidikan, 71% merupakan lulusan sarjana.