Divestasi Freeport Selesai, Pemerintah Beri Perpanjangan Izin Operasi

Jakarta: Pemerintah akan segera memberikan perpanjangan izin operasi ketika proses divestasi PT Freeport Indonesia selesai pada Juni 2018.

Demikian disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Menurut dia perkembangan divestasi Freeport Indonesia yang sebelumnya alot yakni negosiasi akuisisi hak partisipasi (participating interest/PI) Rio Tinto sebesar 40 persen yang dilakukan oleh PT Inalum (Persero) dan Rio Tinto sudah masuk tahap finalisasi.

Setelah akuisisi itu selesai, maka Inalum juga akan membeli 5,6 persen saham PT Indocopper Investasma, perusahaan yang kepemilikan sahamnya dimiliki 100 persen oleh Freeport Mc Moran. Sehingga total kepemilikan negara di Freeport Indonesia sudah 51 persen.

"Mudah-mudahan pada Juni proses akuisisi selesai dan kalau akuisisi selesai itu memenuhi salah satu permintaan pemerintah mengenai syarat perpanjangan," kata Jonan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR-RI di Komplek Parlementer, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Mei 2018.

Jonan menjelaskan sebelumnya Freeport Indonesia telah menyetujui persyaratan perpanjangan operasi lainnya yaitu perubahan status Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Perpanjangan Khusus (IUPK) dan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter).

Lalu terkait stabilitas investasi, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu juga bersedia untuk mengikuti aturan yang berlaku. Pemerintah telah menyusun RPP tentang pajak dan PNBP Usaha Pertambangan Minerba mencakup iuran tetap, iuran produksi, PNBP Bidang KLH, PPh Badan. Semua itu telah disepakati pihak Freeport Indonesia.

"Jadi tinggal menunggu akuisisi yang dilakukan Inalum atas participating interest Rio Tinto di Freeport Indonesia dan juga sisanya pembelian saham Freeport McMoran di Freeport Indonesia sebesar kalau tidak salah 5,6 persen ya 5,7 persen. Kalau sudah ya sudah selesai 51 persen. Karena kita sudah punya sembilan persen (sebelum delusi)," tutup Jonan.