Divestasi Saham dan Smelter, Freeport Tegaskan Tunduk Aturan Indonesia

PT Freeport Indonesia (PTFI) telah sepakat dengan pemerintah untuk melakukan divestasi sebesar 51 persen. Raksasa tambang asal Amerika Serikat tersebut juga sepakat membangun smelter selama lima tahun semenjak ijin IUPK keluar atau sampai dengan Januari 2022.

Menanggapi hal tersebut, CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson menegaskan pihaknya sepakat dan tunduk dengan aturan pemerintah dalam melakukan divestasi sebesar 51 persen dan membangun smelter. Menurutnya, hal itu dilakukan Freeport agar bisa terus menjalankan komitmennya dalam melakukan investasi di Indonesia.

Dia juga mengapresiasi keinginan yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Untuk dapat bisa berinvestasi di Indonesia, Freeport harus mentaati aturan yang dibuat pemerintah demi kepentingan bersama.

"Jadi, ini sangat penting. Saya ingin menekankan kesediaan kami, kesepakatan kami, untuk melakukan divestasi 51 persen dan untuk membangun smelter. Kami menghargai kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dan kami telah mendengarkan dengan seksama keinginan dan tujuan yang telah disampaikan oleh menteri," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8).

Dengan kesepakatan itu, PTFI sepakat untuk meningkatkan kepemilikan Indonesia dari 9,36 persen saat ini yang dimiliki pemerintah menjadi 51 persen secara bertahap dengan cara yang memberi kompensasi pada nilai yang wajar.

Selain itu, Adkerson juga mengakui pembangunan smelter yang akan dilakukan pihaknya akan memberikan keuntungan bagi masyarakat setempat khususnya dalam penciptaan lapangan kerja dan penerimaan daerah maupun pusat.

"Proyek ini, pembangunan dan operasi akan menyediakan ribuan lapangan kerja di Papua, akan memberikan manfaat sosial dan keuntungan finansial yang besar bagi provinsi dan Republik Indonesia," pungkasnya.