ESDM: Freeport Sudah Kirim Surat Bangun Smelter di Gresik
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mendapat kepastian terkait rencana pembangunan pabrik pemurnian atau smelter oleh PT Freeport Indonesia. Ini sebagai salah satu syarat perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot, menuturkan Freeport telah menyampaikan surat kepada pihaknya terkait lokasi pembangunan smelter tersebut.
"Sudah (sampaikan surat), kalau tidak salah di Gresik, Kawasan JIPE," ujar Bambang ketika dijumpai di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (24/1/2019).
Selain itu, Bambang menuturkan, jumlah investasinya masih sama seperti rencana awal, yakni US$ 2,59 miliar. Namun, ia tidak ingat kapan pastinya smelter tersebut akan dibangun.
Dihubungi secara terpisah, juru bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama, mengaku belum bisa menyampaikan informasi dan konfirmasi lebih lanjut terkait hal tersebut.
"Kami belum bisa konfirmasi soal ini sekarang," kata Riza kepada CNBC Indonesia saat dihubungi, Jumat (25/1/2019).
Sebelumnya, Direktur Utama Freeport Indonesia, Tony Wenas, berjanji akan membangun smelter dalam lima tahun ke depan.
"Itu akan kami bangun dalam waktu lima tahun, akan segera kami tentukan di mana lokasinya. Ini juga harapan pemerintah untuk memberikan nilai tambah," kata dia di Kementerian ESDM, Jakarta.
Sebagai informasi, progres terakhir, pembangunan smelter mencapai 5,18% dari target pada Agustus 2018. Jika belum ada progres signifikan, maka sesuai aturan Freeport akan dikenakan bea ekspor keluar 7,5% karena progres pembangunan masih di bawah 30%.
Adapun, sebelumnya, PT Amman Mineral pernah mengatakan tengah bekerja sama dengan PT Freeport Indonesia dalam pembangunan smelter di Maluk, Nusa Tenggara Barat. Kendati demikian, kerja sama ini baru sampai pada tahap studi bersama saja.
"Sekarang sedang lakukan feasibility study (FS) bersama PT Freeport Indonesia, memang rencananya nanti akan bekerja sama," ujar Kepala Divisi Komunikasi Korporat Amman Mineral Anita Avianty, Juni 2018 lalu.
Ia mengatakan, sudah ada sekitar 100 hektar yang dibebaskan (land clearing). Ditargetkan pada tahun ini persiapan pembangunan smelter sudah selesai, sehingga pada 2022 smelter sudah bisa beroperasi sesuai dengan rencana awal perusahaan.
Di samping itu, Anita juga menegaskan, status kepemilikan smelter tersebut sampai saat ini 100% masih dipegang oleh PT Amman Mineral.
"Sampai saat ini, smelter tersebut statusnya masih milik PT Amman Mineral," tutur Anita.
Freeport Indonesia dan Amman Mineral tengah melakukan studi bersama terkait rencana pembangunan smelter di Maluk, Nusa Tenggara Barat. Kerja sama tersebut seperti tertuang dalam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang sudah diteken kedua perusahaan pada 30 Agustus 2017 lalu. Di dalam MoU tersebut dicantumkan masih ada tahapan-tahapan perjanjian berikutnya terkait kerja sama pembangunan smelter ini.
Smelter tersebut ditargetkan selesai dibangun dan mulai beroperasi pada 2022. Begitu smelter selesai, Amman membuka peluang untuk perusahaan tambang lain mengolah dan memurnikan hasil tambang mereka di smelter tersebut. Ini terbuka juga untuk Freeport.
PT PLN (Persero) siap memasok listrik untuk mendukung operasional pabrik pengolahan dan pemurnian atau (smelter) feronikel milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Halmahera Timur, Maluku Utara. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN siap memasok kebutuhan listrik Antam sebesar 75 Megawatt (MW) selama 30 tahun ke depan.
PT PLN (Persero) berkomitmen akan menyuplai listrik sebesar 75 megawatt (MW) ke pabrik pengolahan dan pemurnian feronikel atau smelter milik PT Aneka Tambang (Antam) di Halmahera Timur, Maluku Utara.
PT PLN (Persero) akan menjadi pemasok listrik untuk mendukung operasional pabrik pengolahan dan pemurnian atau (smelter) feronikel milik PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) yang berada di Halmahera Timur, Maluku Utara.