Ekspor Meningkat, Kobar Perlu Pelabuhan Laut Dalam

Kotawaringin Barat, Borneo24.com – Meningkatnya ekspor luar negeri dari Kotawaringin Barat perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai salah satunya pelabuhan laut dalam.

Berdasarkan informasi Bea Cukai Pangkalan Bun, nilai ekspor Kotawaringin Barat per November 2020 mencapai angka US$ 312 juta atau setara dengan 4,43 triliun rupiah.

Ditambah lagi Kotawaringin Barat masuk dalam pemetaan investasi smelter nasional oleh BKPM RI sehingga kedepan Kobar diyakini jadi lokasi strategis investasi industri.

Dua hal tersebut menjadi salah satu faktor pendukung diperlukannya pelabuhan laut dalam, mengingat pelabuhan yang ada saat ini di sungai Kumai belum bisa dilalui kapal dengan draught/draft yang besar.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PUPR Kobar, Juni Gultom mengungkapkan pemerintah daerah berupaya agar pelabuhan laut dalam di Kobar dapat terealisasi.

“Pelabuhan laut sudah dilakukan studi kelayakan oleh Dinas Perhubungan, secara teknis setau saya sudah pernah dilakukan dengan luas lahan 2500 ha di sebuai. Oleh sebab itu, kita dari PUPR sudah bangun jalan ringroad sebuai, karang anyar-Pangkalan Bun, untuk suport pelabuhan dan bandara Internasional,”ungkap Juni Gultom, Senin, 9 November 2020.

Juni menambahkan, untuk mendukung proyek stategis itu, pihaknya juga berupaya meningkatkan infrastruktur jalan penghubung antar kabupaten dan kecamatan, serta berencana membuat jalan khusus industri.

“Proyek strategis kita dibidang infrastruktur yakni jalan ke kawasan industri Nasional dan ke pelabuhan dan bandara baru, juga jalan yang menghubungkan ke kabupaten tetangga dan antar desa serta antar kecamatan serta gagasan membangun jalan khusus industri,” jelas Juni Gultom.

Sementara itu, Kepala Dishub Kobar, Fitriyana menyatakan progress pembangunan pelabuhan laut dalam di Kobar sudah masuk ke pemerintah pusat, dan tinggal menuju hasil kajian tersebut dikeluarkan.

“Masih tahap proses pendalaman kajian oleh pihak pemerintah pusat, didukung data-data dari Pemkab Kobar dan Pemprov (Kalteng, red) sesuai asas manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara,” imbuhnya. (***)