Fakta Hilirisasi Nikel yang Digalakkan Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah telah melakukan sejumlah hilirisasi tambang, terutama nikel. Tujuannya untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD), meningkatkan peluang kerja, serta mengurangi dominasi energi fosil.

Upaya hilirisasi itu meliputi pengolahan bijih nikel menjadi feronikel, stainless steel slab, lembaran baja, dan bahan utama untuk baterai lithium.

"Hal ini akan membuat posisi Indonesia menjadi strategis dalam pengembangan baterai lithium, mobil listrik dunia, dan produsen teknologi di masa depan," tutur Jokowi dalam sidang tahunan MPR, Jumat (14/8) pagi.

Faktanya, pemerintah telah melarang ekspor bijih (ore) nikel resmi pada 1 Januari 2020. Kebijakan ini dipercepat dari sebelumnya pada 2022 melalui Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019 soal Perubahan Kedua Atas Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Selanjutnya, badan usaha diminta untuk meningkatkan kapasitas fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) untuk meningkatkan nilai tambah.

Pada 2019 lalu, Kementerian ESDM mengungkap ekspor bijih nikel mencapai 30 juta ton pada 2019. Angka tersebut naik 36,36 persen dari ekspor sebelumnya, yakni 22 juta ton.

Namun, Pengamat Energi dari Energy Watch Indonesia Mamit Setiawan menilai hilirisasi nikel belum berkembang secara signifikan. Pasalnya, banyak perusahaan belum berkomitmen untuk pembangunan smelter, karena berbagai permasalahan.
Lihat juga: Pertamina Lengser dari Daftar Fortune Global 500

"Jadi, diperlukan ketegasan lagi agar komitmen perusahaan benar-benar bisa dilaksanakan," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Ia mengamini pernyataan Jokowi jika hilirisasi energi ini bisa mengerek nilai tambah nikel secara signifikan. Upaya ini juga diyakini bisa menambah pundi pendapatan negara.

"Jadi kita tidak menjual raw material (bahan mentah)," jelasnya.

Pernyataan Mamit sejalan dengan fakta bahwa Kementerian ESDM memangkas proyeksi pembangunan smelter dari 68 menjadi hanya 52 pada 2022 mendatang.

"Smelter kami (sudah) lakukan evaluasi. Dari yang (target awal) 68 (smelter), kemudian sekarang ini berubah menjadi 52. Tapi sejalan dengan itu, mudah-mudahan bisa menjadi 68 juga (ke depan)," terang Direktur Pembinaan Pengusahaan Ditjen Minerba Yunus Saefulhak di Kantor Ditjen Minerba.

Penurunan proyeksi smelter tersebut sebagian besar disebabkan oleh berkurangnya smelter nikel. Berdasarkan paparan Yunus, smelter nikel yang semula ditargetkan berjumlah 41 smelter turun menjadi 29.