Garap Hilirisasi Tambang, Bos Inalum Minta Insentif dari Pemerintah

JAKARTA, iNews.id - PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) ditugaskan pemerintah untuk membangun pabrik hilirisasi hasil tambang. Hal ini agar perusahaan tambang dalam negeri tidak mengekspor bahan tambang mentah.

Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya meminta beberapa insentif fiskal untuk melancarkan proyek hilirisasi ini. Misalnya insentif untuk penjualan batu bara domestik untuk produksi listrik.

Meskipun harus diakui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM telah diminta oleh Kementerian Keuangan untuk mendapatkan pajak sebesar-besarnya dari penjualan hasil tambang, terutama untuk ekspor dalam bentuk mentah.

"Pak Bambang Gatot (Direktur Jenderal Minerba) pasti dikasih target sama Bu Menteri Keuangan supaya royalti sebesar besarnya. Tapi sebenarnya kalau kami akan investasi besar sekali industri hilir, kami ingin batu bara dijual di dalam negeri khusus untuk industri hilir mendapatkan insentif fiskal, karena toh pemerintah bisa dapat pajak yang jauh lebih besar objeknya di produk hilir," ujarnya di Komisi VII DPR RI, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Selain itu, dia juga meminta pemerintah menyediakan energi yang murah. Pasalnya, kebutuhan energi di proyek hilirisasi sangat tinggi.

Misalnya untuk produksi aluminium, membutuhkan 14.000 kWh per ton, copper smelter butuh 10.000 kWh per ton, nikel butuh 4.000 sampai 5.000 kWh per ton sehingga jika energi strategisnya mahal maka Indonesia tidak bisa berkompetisi di dunia.

Bahkan, lanjut dia, jika harga energi mahal bisa mematikan industri hilirisasi dalam negeri. Untuk bisa mendapatkan energi yang murah, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) bisa jadi salah satu sumbernya.

"Indonesia punya potensi air, PLTA merupakan pembangkit listrik yang paling murah. Kami butuh dari dukungan pemerintah, potensi PLTA bisa dialokasikan untuk industri hilir minerba jadi global positioning jadi lebih murah," ucapnya

Dia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan usulan tersebut untuk memacu hilirisasi yang digarap Inalum beserta empat perusahaan lainnya di Holding Pertambangan.

"Tapi karena ini melibatkan beberapa kementerian, kami membutuhkan sinergi dan optimalisasi yang terintegrasi dari pendapatan negara di beberapa kementerian dihitung sekaligus sehingga bisa bisa dicari yang semaksimal mungkin bagi negara," tutur dia.