Gubernur Baru NTT Janjikan Moratorium Tambang. Akankah Terwujud?
Permasalahan tambang di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi persoalan pelik di tengah kehidupan masyarakatnya yang masih bergulat dengan permasalahan kemiskinan dan perdagangan manusia.
Pernyataan gubernur dan wakil gubernur terpilih baru NTT periode 2018-2023 Viktor Bungtilu Laiskodat dan wakil gubernur Josef Nae Soi seakan memberi asa kepada pemerhati lingkungan dan pegiat pertanian.
“Tambang seluruhnya kami moratorium dan ini salah satu kebijakan yang akan diimplementasikan dalam waktu dekat,” sebut Viktor, sesaat setelah pelantikannya menjadi gubernur di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9/2018) dikutip dari Kompas.
Selama waktu pelaksanaan moratorium, gubernur dan wakil gubernur NTT bersama tim khusus akan meneliti apakah setiap aktifitas pertambangan apakah sudah memenuhi peraturan dan undang-undang termasuk kelayakan aktifitas pertambangan.
NTT, sebut Viktor, merupakan daerah yang indah dengan aneka kekayaan alamnya sehingga dirinya tidak menginginkan keindahan alam ini rusak akibat adanya aktifitas pertambangan.
PT PLN (Persero) siap memasok listrik untuk mendukung operasional pabrik pengolahan dan pemurnian atau (smelter) feronikel milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Halmahera Timur, Maluku Utara. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN siap memasok kebutuhan listrik Antam sebesar 75 Megawatt (MW) selama 30 tahun ke depan.
PT PLN (Persero) berkomitmen akan menyuplai listrik sebesar 75 megawatt (MW) ke pabrik pengolahan dan pemurnian feronikel atau smelter milik PT Aneka Tambang (Antam) di Halmahera Timur, Maluku Utara.
PT PLN (Persero) akan menjadi pemasok listrik untuk mendukung operasional pabrik pengolahan dan pemurnian atau (smelter) feronikel milik PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) yang berada di Halmahera Timur, Maluku Utara.