IRESS : Kebijakan Relaksasi Impor Berdampak Negatif ke Industri Tambang

Jakarta, EnergiToday-- Indonesia Resources Studies (IRESS) menilai program hilirisasi sektor pertambangan nampaknya tidak akan berjalan semenjak dikeluarkannya kebijakan relaksasi ekspor.

Menurut Direktur Eksekutif IRESS, Marwan Batubara, semula pemerintah berjanji akan konsisten menjalankan Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 untuk memperbesar nilai tambah melalui program hilirisasi.

Namun kenyataannya, Marwan menegaskan, memasuki tahun ketiga pemerintahan, program hilirisasi tinggal angan-angan. Pemerintah mengizinkan kembali mengekspor konsentrat, mineral mentah kadar rendah untuk bauksit, serta nikel.

"Kebijakan hilirisasi merupakan amanat Pasal 33 UUD 1945 demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya di Jakarta.

Selain itu, Marwan mengungkapkan, dengan adanya relaksasi itu justru mengurangi kesempatan negara berupa PDB, PDRB, penerimaan pajak, investasi luar negeri, perputaran kegiatan ekonomi dan pendapatan masyarakat.

"Kebijakan relaksasi pun akan menghambat penyediaan bahan baku industri di dalam negeri, yang berakibat terkurasnya devisa untuk melakukan impor," tuturnya. (un)