Inalum Caplok Freeport tanpa Holding

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meyakini proses divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia baru bisa rampung pada Desember 2018.

Saat ini, pemerintah masih melakukan valuasi saham milik raksasa tambang asal AS itu.

Proses yang memakan waktu cukup lama tersebut diperlukan karena pemerintah dan Freeport memiliki metode perhitungan masing-masing.

’’Harus selesai Desember 2018. Jadi, bersama financial advisor dan lawyer, kami menyiapkan timing maupun cara valuasinya,’’ jelas Rini di gedung Bursa Efek Indonesia, Rabu (20/9).

Pemerintah tidak ingin mengulang pengalaman tahun lalu ketika melakukan divestasi 10,64 persen saham Freeport.

Ketika itu, pemerintah dihadapkan dengan kalkulasi Freeport yang memperhitungkan investasi yang dikeluarkan (replacement cost).

Freeport juga mengajukan nilai saham dengan memperhitungkan cadangan tambang.

Berbeda dengan pemerintah, Freeport menghendaki valuasi saham yang hendak dilepas ke pemerintah juga memasukkan nilai belanja modal perusahaan jika kontraknya diperpanjang hingga 2041.

Meski ada perbedaan mekanisme valuasi saham, Rini memastikan proses divestasi terus berjalan.

Bahkan, Kementerian BUMN tidak akan menunggu hingga perusahaan holding pertambangan selesai dibentuk.

’’Tidak harus menunggu (holding, Red) karena yang ngambil, kan, Inalum. Memang proses holding kami selesaikan sebelum akhir tahun,’’ jelasnya.

Pemerintah memang berencana membentuk holding perusahaan tambang BUMN untuk menyerap saham yang dilepas Freeport.

Holding pertambangan itu dipimpin PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum.

Holding tersebut juga melibatkan tiga BUMN lain. Yakni, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Timah Tbk (TINS), dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA).

Pekan lalu, mantan Dirut Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin ditunjuk menjadi Dirut Inalum.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pemerintah mendapatkan komitmen pendanaan dari bank asing untuk mengambil saham Freeport.

Tawaran datang dari bank asal Jerman, Deutsche Bank, yang menemui Luhut pada Selasa (19/9).

Meski demikian, Luhut enggan menjelaskan teknis pinjaman dana dari Deutsche Bank itu secara terperinci.

Dia hanya memastikan pinjaman tersebut disalurkan melalui BUMN yang ditugaskan pemerintah untuk mengambil saham Freeport.