Inalum Didesak Realisasikan Investasi

PROKAL.CO, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan meminta agar realisasi Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, Bulungan, dipercepat. Bahkan, diharapkan tahun ini sudah ada perusahaan yang memulai investasinya.

Salah satu investor yang diharapkan bisa mempercepat realisasi investasinya adalah PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Perusahaan pelat merah itu diminta Luhut untuk mempercepat realisasi investasinya di Kaltara. Dalam hal ini, di KIPI Tanah Kuning.

“(KIPI) Ini sudah berulang kami bahas. Bahkan sudah hampir 2 tahun, tapi tak juga terealisasi. Saya minta tahun ini sudah ada jangkarnya yang memulai. Inalum bisa itu,” kata Luhut dalam rapat membahas progres pembangunan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi di kantornya, Selasa (5/6).

Selain meminta perusahaan agar segera merealisasikan rencana investasinya, dalam kesempatan itu, Luhut meminta segala keperluan untuk mendukung percepatan KIPI segera dilakukan. Misal, infrastruktur maupun kegiatan perencanaan dan studi-studi lain. Mengenai pendanaan, dia menyatakan, akan didukung dari pusat. Apakah itu melalui dana hibah dari Pemerintah Tiongkok maupun melalui dana loan atau pinjaman.

Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin menyatakan, pihaknya serius ekspansi ke Kaltara. Dia mengakui, desakan juga disampaikan oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto agar segera merealisasikan investasi di Kaltara.

Budi mengatakan, progres rencana investasi Inalum di Kaltara sudah pada tahap penyusunan pre-feasibility study (FS). Itu dilakukan sejak tahun lalu. “Harapannya, bulan ini sudah selesai. Setelah itu, kami lanjutkan dengan penyusunan FS untuk industri smelter-nya,” kata Budi.

Dalam penyusunan FS, lanjut Budi, PT Inalum melibatkan konsultan dari luar negeri. Salah satunya dari Kanada. “Kami juga telah mengajukan izin prinsip untuk industri smelter ke pemerintah daerah. Termasuk izin prinsip untuk rencana kami membangun PLTA (pembangkit listrik tenaga air),” ungkapnya.

Dikatakan, selain membangun industri smelter di lahan seluas 600 hektare di KIPI Tanah Kuning, Inalum juga berminat membangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berkapasitas 1.700 megawatt (MW) yang nanti diintegrasikan ke industrinya. “Kami bangun PLTA 1.700 MW, karena menyesuaikan kebutuhan industri smelter yang kami targetkan 1,5 juta ton nanti,” sebutnya.

Sementara itu, pada pertemuan yang juga dihadiri Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas T Lembong, serta pejabat Eselon I dari beberapa kementerian terkait itu ada tiga hal yang dibahas. Di antaranya, persoalan status lahan KIPI, Badan Usaha Pengelola Kawasan Industri, serta usulan PT Inalum yang ingin membangun PLTA sendiri.

“Status lahan KIPI di dalamnya ada beberapa areal milik perusahaan yang sudah lama memang mengantongi izin HGU (hak guna usaha). Ada PT BCAP, Delma Mining, PT Kayan Plantation, dan lainnya. Terkait hal ini, kami sudah melakukan upaya. Salah satunya secara intens mengadakan pertemuan bersama pihak perusahaan. Intinya, perusahaan-perusahaan di sana sangat mendukung,” beber Gubernur Kaltara Irianto Lambrie.

Kemudian, soal pengelola kawasan industri, kata Irianto, sudah ada beberapa perusahaan yang berminat. Bahkan, ada yang telah mengajukan permohonan izin ke Kementerian Perindustrian. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT Indonesia Strategis Industri (ISI), Dragon Land, PT Kayan Patria Propertindo, PT Adidaya Suprakencana, Albassam, dan PT Inalum.

Bahkan, ISI yang sudah mengantongi surat dukungan dari gubernur, telah melengkapi persyaratannya di Kementerian Perindustrian. Sementara itu, informasi dari Kementerian Perindustrian, ada tiga perusahaan yang sudah dalam proses pengajuan perizinan melalui sistem informasi online. Yakni, ISI dan Dragon Land baru mendaftar, serta PT Adidaya Suprakencana.

“Jadi, sekarang sudah dalam proses di Kementerian Perindustrian. Pak Thomas (kepala BKPM) siap membantu percepatannya. Ditargetkan dalam satu atau dua bulan ini sudah ada badan usaha pengelolanya. Bahkan, Pak Luhut minta kalau bisa, dalam satu bulan sudah selesai,” ujar Irianto.

Dalam pertemuan itu, Irianto menyampaikan masukan agar badan usaha pengelola seyogianya dilakukan oleh beberapa perusahaan dalam bentuk konsorsium. “Namun, keputusannya nanti ada di Kementerian Perindustrian,” tambahnya.

Rencana PT Inalum membangun PLTA, Irianto memberi lampu hijau ke BUMN tersebut. Dengan catatan harus sesuai prosedur. “Silakan saja, kami terbuka dan transparan. Kalau memang ada lokasi yang pas dan ada potensi, silakan lakukan survei dan mengurus perizinannya,” saran dia.

Bersama Luhut, ujar dia, rapat lanjutan pembahasan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi akan digelar di Kaltara pada awal Juli mendatang. Diharapkan dalam sebulan ke depan sudah ada progres lebih maju.

Setelah rapat, Irianto didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Kaltara dan Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala, melanjutkan pertemuan dengan perwakilan perusahaan yang memiliki izin lahan di KIPI.

“Saya menyampaikan agar nantinya dari pertemuan-pertemuan itu ada solusi terbaik. Harapannya jangan sampai ada yang dirugikan. Artinya, perusahaan tidak rugi, dan program KIPI tetap jalan seperti yang diinginkan,” ucap Irianto.