Izin Operasi Segera Ditandatangani

Ketua Tim Perunding Pemerintah Teguh Pamudji mengungkapkan, perpanjangan izin operasi yang diberikan pemerintah kepada Freeport untuk menggarap tambang di Tembagapura, Papua hingga 2041, segera ditandatangani Menteri ESDM Ignasius Jonan. "Kesepakatan ini Menteri yang teken. Kan IUPK," tutur Teguh kepada Investor Daily di sela acara yang sama.

Teguh menjelaskan, perpanjangan operasi itu diberikan secara bertahap masing-masing selama 10 tahun, dihitung dari berakhirnya masa operasi Freeport pada 2021. Awalnya pemerintah mengisyaratkan perpanjangan diberikan hingga 2031 dan dapat diperpanjang 10 tahun lagi sampai 2041.

Perpanjangan operasi, menurut Teguh Pamudji, diberikan bila perusahaan tambang asal AS itu sepakat beralih menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Soalnya, kelanjutan operasi merupakan bagian dari proses negosiasi antara pemerintah dan Freeport terkait perubahan status kontrak karya (KK) menjadi IUPK.

“Perpanjangan masa operasi diberikan 2x10 tahun. Artinya, Freeport diberi kesempatan pertama hingga 2031, kemudian bakal mendapat perpanjangan 10 tahun lagi hingga 2041,” ujar dia.

Dia mengakui, Freeport meminta perpanjangan langsung diberikan hingga 2041. “Kepastian itu bisa dituangkan dalam IUPK yang diberikan kepada Freeport. Nanti ada semacam kalimat atau mekanisme yang bisa mencapai 2041. Kami sedang memikirkan formatnya seperti apa dalam IUPK nanti. Yang jelas, sesuai ketentuan, perpanjangan diberikan 2x10 tahun," papar dia.

Teguh Pamudji yang juga menjabat sebagai Sekjen Kementerian ESDM, mengemukakan, ada tiga poin negosiasi lainnya yang dibahas pemerintah dan Freeport. Poin itu yakni stabilitas investasi, divestasi 51%, dan pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri.

Freeport, kata dia, meminta stabilitas fiskal, di mana jenis dan besaran pajak bersifat tetap (naildown), seperti dalam KK. Padahal, rezim fiskal pada IUPK bersifat dinamis (prevailing).

Dia menambahkan, salah satu kemajuan dalam proses negosiasi mengenai hal ini, Freeport bakal mengikuti jenis dan besaran pajak pusat dan daerah yang berlaku sekarang. Hanya saja, jenis dan besaran fiskal bersifat naildown hingga 2041. Opsi yang bisa mengakomodasi keinginan itu antara lain peraturan pemerintah (PP).

“Mungkin bisa dimasukkan ke PP. Mereka mau ketentuan fiskal sekarang, lalu naildown sampai 2041. Jadi, hanya sekali penetapannya begitu IUPK ditandatangani," tutur Teguh yang mengaku belum bisa memastikan seperti apa beleid itu nanti. (az)