Jonan Serahkan Kelanjutan Nego Freeport ke 2 Menteri Ini

Pada 29 Agustus 2017 lalu, pemerintah telah mengumumkan kesepakatannya terkait hasil negosiasi dengan PT Freeport Indonesia. Ada 3 poin kesepakatan penting yang telah dicapai.

Pertama, Freeport sepakat untuk melakukan divestasi 51% saham kepada pihak Indonesia. Kedua, Freeport berkomitmen membangun smelter dalam 5 tahun sampai Januari 2022, atau 5 tahun sejak Izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK) keluar. Ketiga, Freeport sepakat menjaga besaran penerimaan negara sehingga lebih baik dibanding rezim Kontrak Karya (KK).

Meski demikian, perundingan belum berakhir, banyak hal-hal teknis yang masih harus dibicarakan dengan Freeport, misalnya jaminan stabilitas investasi untuk Freeport dan pelaksanaan divestasi.

Tetapi, Menteri ESDM Ignasius Jonan tak akan banyak terlibat lagi dalam perundingan lanjutan.

Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, mengatakan kelanjutan diskusi antara pemerintah dan Freeport sudah diserahkan ke Menteri Keuangan dan Menteri BUMN.

"Soal Freeport tanya Menteri Keuangan dan Menteri BUMN karena Oktober (target perundingan), tanya dia dong," kata Gatot ditemui usai acara Pertambangan dan Energi Expo 2017 di Hotel JW Marriot, Jakarta, Selasa (26/9).

Seperti yang diketahui, negosiasi antara pemerintah dan Freeport ditargetkan rampung Oktober 2017. Isu yang harus diselesaikan yakni stabilitas investasi jangka panjang, kelanjutan operasi Freeport pasca 2021, pembangunan smelter, dan divestasi saham.

"Kita kan sudah target Oktober. Nanti masih ada satu bulan kan," tutupnya.