Kementerian ESDM soroti lambatnya penjualan listrik PLN tahun 2019

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Melambatnya pertumbuhan penjualan listrik nasional sepanjang tahun lalu menjadi sorotan bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sebagai informasi, penjualan tenaga listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) pada tahun 2019 tercatat sebesar 245,52 teraWatthour (TWh). Jumlah tersebut hanya tumbuh 4,65% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 234,61 TWh.


Pertumbuhan penjualan listrik tersebut lebih rendah ketimbang target PLN pada tahun lalu sebesar 7,06% secara tahunan.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, penurunan penjualan listrik oleh PLN menunjukkan perlambatan di sisi konsumsi listrik secara nasional. Nilai pertumbuhan sebesar 4,65% pun dianggap tidak ideal jika mengacu pada kondisi perekonomian Indonesia terkini.

"Ini menunjukkan kontraksi. Ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5%. Harusnya pertumbuhan konsumsi listrik lebih tinggi dari itu yakni sekitar 6%--7%," ungkap dia, Rabu (5/2).

Rendahnya penjualan listrik oleh PLN juga menandakan bahwa perusahaan setrum nasional ini mengalami kelebihan pasokan listrik.



Untuk itu, Rida mengaku pihaknya telah berkomunikasi dengan PLN agar masalah tersebut bisa teratasi. Salah satu langkah yang telah dilakukan pemerintah adalah mempertemukan PLN dengan pengusaha-pengusaha smelter dalam rangka menyalurkan listrik ke pabrik pengolahan produk tambang tersebut.

Selain itu, pemerintah juga akan mempertemukan PLN dengan pengusaha-pengusaha yang mengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Potensi kebutuhan listrik di kawasan tersebut cukup tinggi seiring meningkatnya pertumbuhan aktivitas industri terkait.

"PLN mesti mencari pasar-pasar baru agar penjualan listriknya meningkat dan tidak ada lagi oversuply listrik," kata Rida.


Di luar itu, Rida juga berpesan supaya PLN bisa mengantisipasi penetrasi energi baru terbarukan (EBT). Pertumbuhan penggunaan pembangkit listrik berbasis EBT pun diharapkan terus meningkat, apalagi Peraturan Presiden (Perpres) Feed in Tarrif EBT ditargetkan pemerintah rampung semester pertama tahun ini.

"Begitu Perpres keluar, PLN harus lebih aktif lagi membeli listrik dari pembangkit EBT," tutup dia.