Kisruh Pembebasan Lahan Smelter, Komisi III : Pemda Harus Maksimalkan Sosialisasi

Sumbawa Barat. Radio Arki – Menanggapi soal kekisruhan yang terjadi soal jual beli lahan lokasi pembangunan smelter yang dinilai bermasalah oleh sejumlah masyarakat setempat, Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat berharap Pemerintah Daerah KSB agar memaksimalkan pendekatan kepada masyarakat.

“Kami berharap kepada Pemerintah untuk terbuka, dengan memaksimalkan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat setempat agar tidak terjadi kegaduhan”, ucap sekretaris Komisi III DPRD KSB, Masadi, SE melalui saluran telepon kepada sejumlah wartawan, belum lama ini.

Selain berharap kepada pemerintah untuk transparan dalam segala proses yang berkaitan dengan pembangunan smelter, Masadi juga meminta kepada masyarakat setempat untuk terbuka, serta tidak mudah terprovokasi dan menyimpulkan isu isu yang berkembang di tengah tengah masyarakat. Masadi meminta masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada pemerintah dan perusahaan untuk menyelesaikan proses pembangunan.

“Kami berharap kepada masyarakat kita agar terbuka dan tidak cepat menyimpulkan apa apa yang belum jelas terkait dengan pembangunan simelter, karena pada dasarnya ada kewajiban yang harus diselesaikan perusahaan sesuai amanat Undang Undang. Kita menunggu saja pemerintah daerah dan perusahaan untuk merealisasikannya”, terang Dewan asal Desa Sermong tersebut.

Soal isu yang berkembang bahwa pembangunan smelter merupakan akal akalan perusahaan saja, menurut Masadi isu tersebut tidak bisa dipercaya. Masadi menegaskan bahwa pembangunan smelter merupakan amanat undang undang yang wajib dijalankan oleh perusahan, bahkan untuk saat ini pun prosesnya sudah kelihatan.

“Kita sudah sama sama tahu bahwa sekarang sudah pada tahapan pembebasan lahan. Jadi, pembangunan smelter insyaAllah bukan isapan jempol semata, apalagi sejauh ini kita terus melihat keseriusan pemerintah dalam mengawal prosesnya,” tukas Masadi.

Sebelumnya, Lembaga Independen Persatuan Pemuda (Lippan) di media mendesak agar Pemerintah Daerah segera menyeleasikan konflik jual beli lahan yang dinilai tidak transparan, serta memberikan jaminan agar tidak ada percaloan dalam pembebasan lahan tersebut.

“Kita minta Gubernur NTB bertanggung jawab. Laporan pembangunan smelter tidak jelas dan pihak yang di SKkan Gubernur belum jelas melaporkan hasil pekerjaannya”, tegas Ketua LSM Lippan, Mus Muliadi, di media zonamerah, Rabu (26/6). (Enk. Radio Arki)