Menteri Rini nilai moratorium lahan tambang genjot hilirisasi
Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menilai rencana moratorium perluasan lahan tambang yang digagas Presiden Joko Widodo tak bakal mengganggu kinerja perusahaan pelat merah pada sektor tersebut. Pihaknya justru merasa kebijakan itu akan menjadi dorongan bagi BUMN tambang untuk memaksimalkan hasil produksinya.
"Tidak sih (mengganggu kinerja)," kata Menteri Rini kepada wartawan di Jakarta, Rabu (20/4).
Menurutnya, saat ini pemerintah tengah menggenjot industri hilir agar mampu memberi nilai tambah pada komoditas tambang. Maka dari itu, dia mengatakan moratorium lahan tambang baru akan semakin meningkatkan kesadaran perusahaan untuk melakukan hilirisasi.
"Padahal, misal kalau membicarakan bauksit menjadi great alumunium itu kan naiknya 10 kali lipat, menjadi alumunium naik 30 kali lipat," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta para menterinya untuk menyiapkan aturan moratorium lahan kelapa sawit dan tambang. "Siapkan moratorium kelapa sawit, siapkan wilayah moratorium wilayah-wilayah pertambangan," katanya.
PT PLN (Persero) siap memasok listrik untuk mendukung operasional pabrik pengolahan dan pemurnian atau (smelter) feronikel milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Halmahera Timur, Maluku Utara. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN siap memasok kebutuhan listrik Antam sebesar 75 Megawatt (MW) selama 30 tahun ke depan.
PT PLN (Persero) berkomitmen akan menyuplai listrik sebesar 75 megawatt (MW) ke pabrik pengolahan dan pemurnian feronikel atau smelter milik PT Aneka Tambang (Antam) di Halmahera Timur, Maluku Utara.
PT PLN (Persero) akan menjadi pemasok listrik untuk mendukung operasional pabrik pengolahan dan pemurnian atau (smelter) feronikel milik PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) yang berada di Halmahera Timur, Maluku Utara.