Pembangunan Smelter Lelet, Pemprov Akan Panggil PT AMNT

MATARAM-Pengembangan industri pertambangan (smelter) PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) berjalan lambat. Pembangunan bahkan belum dimulai. Padahal 2022 ditargetkan sudah beroperasi.

Ketua Tim Percepatan Pembangunan Smelter yang juga Kepala Bappeda NTB H Ridwan Syah menjelaskan, kebutuhan utama saat ini adalah lahan. Upaya pembebasan lahan mulai dilakukan. Tim appraisal (penilaian) akan segera turun melakukan sosialisasi ke masyarakat.

Perluasan lahan dari 94 ha menjadi 850 ha saat ini tengah diupayakan. Total kebutuhan lahan sekitar 1.000 ha. Untuk smelter saja butuh 94 ha dan industri belum termasuk area pelabuhan dan fasilitas lainnya. Sementara yang sudah dibebaskan baru 200 ha.

Tapi pembebasan lahan bukan perkra gampang. Sebab akan melewati banyak rumah, kantor pemerintah, hingga memindahkan pelabuhan. ”Memindahkan satu kampung pasti tidak mudah,” katanya.

Pekan depan, tim akan mengundang PT AMNT untuk memastikan masterplan mereka. Apakah akan menjadikan 1.000 ha itu sebagai kawasan industri atau lainnya. Sehingga pemda punya gambaran terkait pengembangan kawasan. Jangan sampai hanya daerah yang semangat, tetapi perusahaan tidak punya semangat yang sama. ”Pembangunannya belum mulai,” kata Ridwan.

Pemerintah menurutnya harus bergerak cepat. Meski pembangunan kewajiban PT AMNT, namun daerah akan berupaya memfasilitasi percepatan pembangunan. Bila smelter terbangun, yang merasakan manfaatnya adalah daerah. Ribuan tenaga kerja akan terserap, industri turunan akan hidup. Setelah smelter dibangun, di sana akan dibangun pabrik semen dan pabrik pupuk. Itu akan menyerap ribuan tenaga kerja lagi. Itu sejalan dengan misi pemprov untuk menghidupkan industri olahan.

Gubernur NTB H Zulkieflimansyah menegaskan, PT AMNT merupakan perusahaan besar yang perlu didukung agar merealisasikan investasinya. Zul mengakui, smelter bukan sesuatu yang terlalu menguntungkan bagi investor. Tapi ia optimis lambat laun smelter itu pasti akan dibangun. ”Pemerintah daerah berusaha agar pembangunan cepat dilakukan,” katanya.

Ia yakin AMNT tidak akan sembarangan merelokasi warga. Pembebasan lahan semuanya akan dibayar dengan harga wajar. Tapi harga jual juga tidak terlalu tinggi. Lahan yang dibutuhkan untuk smelter tidak sampai ribuan hektare, tapi dengan konsep pengembangan industri turunannya sehingga menjadi luas.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan NTB H Lalu Bayu Windia menjelaskan, bila smelter sudah tetapkan di kawasan tersebut, yang lain akan menyesuaikan, termasuk Pelabuhan Benete. Opsi tukar guling pelabuhan sangat memungkinkan antara Pelabuhan Benete milik Kemenhub dan Pelabuhan Lalar milik Pemkab KSB. ”Yang penting tetapkan dulu menjadi smelter ini,” katanya. (ili/r7)