Pemerintah Akui Terpaksa Terbitkan IUPK Sementara Freeport

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku terpaksa harus terus memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Sementara untuk PT Freeport Indonesia, seperti yang kembali terjadi pada awal bulan ini.

Pemerintah memperpanjang IUPK Sementara bagi perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu untuk kedelapan kalinya pada tahun ini.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan perpanjangan izin mau tak mau harus dilakukan karena transaksi pelepasan saham oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) belum juga rampung. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga masih memproses izin lingkungan. Kabar terakhir, progres penyusunan izin baru mencapai 60 persen


"Pokoknya tunggu selesai semua, divestasi selesai, juga yang masih diproses itu (izin lingkungan dari KLHK)," ujar Bambang di Kementerian Keuangan, Rabu (21/11).

Kendati begitu, Bambang enggan memastikan status IUPK Sementara Freeport ke depan bila transaksi divestasi saham Freeport ke Inalum tak kunjung selesai sampai batas waktu yang ditetapkan, yaitu pada akhir tahun ini.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menyatakan baru akan menerbitkan IUPK Permanen bagi Freeport yang berlaku hingga 2041 bila proses divestasi benar-benar rampung.

Dalam proses divestasi, kedua belah pihak menyepakati angka US$3,85 miliar sebagai nilai pembelian 41,6 persen saham Freeport. Kedua pihak tengah menyelesaikan proses administrasi guna menindaklanjuti Surat Perjanjian Jual Beli Saham yang diteken September 2018.

Di sisi lain, Kementerian ESDM turut memonitor proses pembangungan fasilitas peleburan dan pemurnian atau smelter yang dilakukan oleh perusahaan. Rencananya, Freeport berniat membangun smelter tembaga berkapasitas 2 juta ton per tahun di Gresik, Jawa Timur.

Demi membangun fasilitas ini, perusahaan berkomitmen untuk berinvestasi lebih dari US$2 miliar dan ditargetkan rampung pada 2022. Berdasarkan laporan surveyor yang diterima Kementerian ESDM, realisasi progres pembangunan smelter Freeport naik 2,5 persen atau sekitar 91,2 persen dari target progres 2,75 persen selama periode 15 Februari - 15 Agustus 2018.


Secara kumulatif, progres pembangunan smelter perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini baru 4,93 persen. Dengan diberikannya perpanjangan IUPK, Freeport Indonesia dapat melanjutkan kegiatan ekspor tembaga sesuai rekomendasi yang berlaku setahun, mulai 15 Februari 2018 lalu. (uli/lav)