Pemerintah Dorong Pembangunan Industri Baterai

JAKARTA, Investor.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah terus mendorong industri baterai lithium sebagai bagian dari keseriusan program hilirisasi mineral.

Hal ini disampaikan Menko Luhut dalam acara Battery Day Series yang diadakan secara virtual oleh CLSA Sekuritas. “Saat ini kita akan memiliki smelter copper di Weda Bay, Halmahera, dan kita juga bisa memproduksi asam sulfat yang merupakan bagian penting dari lithium baterai. Jadi, kami menargetkan pada 2023 kita bisa memproduksi baterai lithium 811,” ujar Menko Luhut, Kamis (26/11).

Menurut Luhut, pengembangan produk turunan nikel saat ini masih fokus pada stainless steel. Namun, secara bertahap, pemerintah terus menyiapkan semua kebutuhan agar industri di Indonesia bisa menuju ke produksi baterai lithium. “Indonesia saat ini fokus terhadap hilirisasi, semuanya harus dilakukan hilirisasinya.

Mengapa? Karena industri hilirisasi ini menciptakan banyak kesempatan kerja, nilai tambah, transfer teknologi, pendidikan, dan banyak hal lain yang bisa kita dapatkan dari hilirisasi,” terang dia. Untuk menyukseskan target tersebut, pemerintah menyiapkan skema insentif berupa tax holiday yang berlaku untuk HPAL dan pyrometallurgy, kemudian pengurangan royalti dari 10% menjadi 2% untuk limonite nickel ore untuk produksi high process acid leaching (HPAL), dan tax allowance untuk pengolahan dan pemurniannya. “Pipeline proyek HPAL di Indonesia saat ini setidaknya sudah ada empat pabrik.

Pertama, PT Halmahera Persada Lygend di Halmahera, kemudian PT QMB, PT Huayue dan PT Vale Indonesia Tbk yang berada di Sulawesi. Ini sudah mulai berjalan sekarang, sehingga kami sangat serius untuk pengembangan ini semua,” tambah dia. Direktur Harita Nickel Tonny Hasudungan Gultom dalam acara yang sama menyampaikan, pemerintah sangat serius mendukung industri hilirisasi nikel, khususnya baterai lithium. Ini menjelaskan mengapa saat ini di Sulawesi begitu banyak smelter penghasil feronikel.

“Sejauh ini, pemerintah sangat mendukung industri ini. Salah satunya ditunjukkan dengan memutuskan untuk melarang ekspor bijih nikel sejak 2014,” ujar Tonny. Fasilitas pabrik yang terletak di Pulau Obi, Maluku Utara, tersebut terdiri atas unit HPAL dan fasilitas penunjang, antara lain unit pembuat asam sulfat, unit penyedia kapur dan lime milk, pembangkit listrik, unit penyedia air, dan pelabuhan.

Artikel ini telah tayang di Investor.id dengan judul "Pemerintah Dorong Pembangunan Industri Baterai Lithium"

Read more at: http://brt.st/6Tia