Pemerintah rekomendasikan Freeport ekspor konsentrat lebih besar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali memberikan rekomendasi ekspor konsentrat tembaga kepada PT Freeport Indonesia (PTFI). Bahkan, dengan kuota ekspor yang lebih besar dari satu tahun sebelumnya.

Adapun di tahun 2017, Freeport Indonesia mendapatkan rekomendasi ekspor sebesar 1,1 juta ton. Dan untuk satu tahun ke depan, Freeport Indonesia mendapatkan rekomendasi 1,2 juta ton.

Pemberian rekomendasi ekspor ini pun diklaim sudah sesuai dengan penilaian verifikator independen yang telah mengevaluasi pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) milik Freeport Indonesia.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Bambang Susigit mengatakan bahwa rekomendasi ekspor sudah diberikan kepada Freeport Indonesia pada Jumat (16/2) pekan lalu.

"Freeport minta 1,66 juta ton. Namun yang direkomendasikan hanya 1,2 juta ton sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB)," ungkapnya kepada Kontan.co.id, Minggu (18/2).

Alasan pemerintah memberikan rekomendasi kepada Freeport Indonesia, kata Bambang, sesuai dengan penilaian verifikator independent yang sudah mengevaluasi kemajuan smelter, yang sudah mencapai 2,43%.

Hitungannya, "Freeport sudah melaksanakan perencanaan awal. Mulai dari administrasi sampai dengan test soil untuk stabilitas lahan," pungkasnya.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono mengatakan meskipun Freeport Indonesia mengajukan rekomendasi ekspor sebesar 1,66 juta ton. Tetap saja, menjadi kewenangan pemerintah untuk memutuskan dibawah itu. Ia pun mengklaim kuota yang diberikan pada Februari 2017 lalu sebesar 1,1 juta ton sudah terserap.

"Tercapai, iyalah meski di bawah atau mendekati kuota nggak mungkin lebih," tandasnya.

Juru Bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama mengatakan bahwa realisasi ekspor tahu lulu tidakencapai target karena terjadi banyak kendala. Khususnya masalah karyawan.

"Tahun 2017 terjadi absenteisme besar dari karyawan sehingga tidak mencapai target," pungkasnya kepada KONTAN, Minggu (18/2).