Pemilik Smelter Masih Tunggu Realisasi Insentif Tax Allowance

JAKARTA, investor.id - Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian (AP3I) Haykal Hubeis mengatakan soal deregulasi pajak dan keuangan yang terkait smelter masih menjadi permasalahan.

Saat ini, beberapa pemilik smelter masih menunggu realisasi insentif keringanan pajak (tax allowance) dan pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu (tax holiday), seperti yang dijanjikan pemerintah. Adanya insentif ini membuat pemilik smelter tidak ragu menambah modal di Indonesia dan mempercepat proses alih teknologi dengan mitra lokalnya.

“Produksi nikel tahun ini sekitar 25 juta ton. Jika memang pemerintah dapat mengatasi masalah yang ada dengan baik, saya pikir para investor tidak akan segan untuk segera menambah kapasitas atau melakukan investasi tambahan. Jadi, produksinya akan semakin besar. Mungkin kalau double capacity bisa 40- an juta ton,” papar Haykal akhir pekan lalu.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan larangan ekspor bijih nikel mulai berlaku 1 Januari 2020, dua tahun lebih cepat dari rencana semula.

“Saat ini, kami sudah menandatangani Peraturan Menteri (Permen) ESDM yang intinya mengatur penghentian insentif ekspor nikel bagi pembangunan nikel per 1 Januari 2020,” ungkap Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono.

Menurut Bambang, ada beberapa hal yang melatarbelakangi keputusan itu. Pertama, untuk menjaga cadangan nikel. Berdasarkan data Kementerian ESDM, saat ini cadangan terbukti komoditas nikel nasional Indonesia mencapai 698 juta ton. Cadangan ini hanya menjamin suplai bijih nikel untuk fasilitas pemurnian selama 7-8 tahun. Adapun cadangan terkira sebanyak 2,8 miliar ton.

Untuk meningkatkan cadangan terkira menjadi terbukti masih memerlukan faktor pengubah, seperti kemudahan akses, perizinan, dan keekonomian. Dengan begitu, kata Bambang, cadangan yang ada sekarang belum dapat memenuhi umur keekonomian fasilitas pemurnian.

Alhasil, pemerintah menghentikan rekomendasi ekspor bijih nikel kadar rendah hingga 31 Desember 2019. Selama 2017 hingga Juli 2019, jumlah rekomendasi ekspor bijih nikel mencapai 76,27 juta ton dengan realisasi 38,3 juta ton.

Kedua, banyak smelter nikel yang sudah beroperasi. Saat ini, sebanyak 11 smelter sudah berdiri dan 25 smelter dalam tahap pembangunan, sehingga totalnya bakal ada 36 smelter. Ketiga, ada teknologi untuk mengolah nikel berkadar rendah menjadi kobalt dan lithium, bahan baku baterai kendaraan listrik.

Percepatan larangan ekspor nikel Indonesia berdampak positif terhadap harga komoditas itu. Belum lama ini, Goldman Sachs menaikkan proyeksi harga nikel dalam 12 bulan ke depan menjadi US$ 22 ribu per ton dari US$ 16 ribu per ton, seiring percepatan larangan ekspor bijih nikel Indonesia dari 2022 menjadi 2020.

“Kami memperpanjang rekomendasi bullish untuk nikel dari tiga bulan menjadi enam bulan,” tulis bank investasi itu seperti dilansir Metal Bulletin.

Sementara itu, LME mencatat harga nikel masih bertengger di level tertinggi dalam lima tahun, kendati penawaran di LME turun 0,7% menjadi US$ 17.925 per ton. Katalis kuat kenaikan harga nikel adalah maneuver Indonesia selaku penghasil bijih nikel terbesar di dunia yang mempercepat larangan ekspor.

Sepanjang tahun ini, harga nikel telah naik mendekati 70%. Reli ini diprediksi beberapa analis belum berakhir. “Harga nikel berpeluang naik lebih tinggi lagi, jika kita menilik data pascalarangan ekspor keluar beberapa tahun lalu,” ujar analis BMO Kash Kamal.

BMO memprediksi defisit pasokan nikel mencapai 51 ribu ton pada 2020 dan 127 ribu ton pada 2021 dari total pasar 14 juta ton. Di tengah kondisi ini, pemain nikel Filipina diprediksi memacu ekspor tahun depan untuk mengisi kekosongan pasar yang ditinggal Indonesia. Akan tetapi, jumlah itu tidak akan cukup, sehingga pasar masih defisit.