Pemrop NTB Butuh Investor Bangun Pabrik Pengolahan

Mataram, Gatra.com- Industrialisasi di Nusa Tenggara Barat perlu dipercepat di berbagai sektor. Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah mengatakan, pemerintah membutuhkan investor untuk melakukan investasi dalam membangun beberapa pabrik pengolahan di NTB.

"Pemerintah berkomitmen membantu dan mempermudah investasi di NTB. Khususnya untuk program industrialisasi seperti pembangunan Smelter di Sumbawa, Pabrik Essence Oil di Bima dan KLU, pabrik pakan dan pabrik pengolahan bahan baku lainnya di NTB,” katanya di Mataram, Selasa (15r/10).

Gubernur NTB meminta ketegasan dan komitmen dari semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berkontribusi membangun industrialisasi di NTB. Menurutnya, makna industrialisasi tidak harus pada pabrik dengan skala besar. Namun skala kecil yang memungkinkan Industri Kecil Menengah (IKM) di NTB mampu mengolah bahan baku yang dihasilkan melalui teknologi permesinan sederhana.

Ia menegaskan agar Kepala OPD untuk lebih fokus pada satu atau dua jenis industrialisasi. Namun hasilnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di NTB. “Tidak perlu banyak cukup satu, namun fokus tapi ada hasil dan dampaknya bisa dirasakan,” ucap Dr H Zulkieflimansyah.

Dia juga menekankan, peningkatan sumber daya manusia menjadi hal mendasar dan sangat penting untuk dilakukan. Dengan demikian, masyarakat NTB akan siap menyambut pembangunan industrialisasi skala besar, seperti pembangunan smelter dengan industri turunannya, pabrik pengolahan pakan, pengolahan daging, dan pabrik pengolahan sampah. Hal ini agar masyarakat NTB tidak menjadi penonton di tanah sendiri.

Terkait dengan kewenangan pengembangan dan perizinan Industri Kecil Menengah (IKM) yang ada di Kabupaten/kota, Bang Zul meminta Kepala OPD terkait untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan dinas perindustrian dan perizinan di Kabupaten/kota. Tindakan ini untuk memastikan percepatan dalam proses perizinan kepada IKM untuk percepatan industrialisasi di NTB.

“Adanya jalinan komunikasi baik antarkabupaten/kota, pemerintah provinsi juga bisa melakukan pemetaan. Terutama terhadap apa yang bisa diintervensi untuk percepatan industrialisasi di wilayah mereka masing-masing, bagi percepatan industrialisasi di wilayah mereka masing-masing,” tutupnya.