Pengamat: Perpanjangan Freeport Itu Sesuatu yang Lazim dalam Bisnis

KEPUTUSAN pemerintah Jokowi-JK memberikan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia sampai tahun 2041 sudah tepat. Itu adalah langkah dan keputusan berani, karena secara politis, Jokowi bisa menjadi tidak populer dan menjatuhkan pamor politik, karena mudah saja diserang lawan politik.

“Hanya pemimpin berani yang mengambil risiko memperpanjang kontrak Freeport sampai tahun 2041,” ujar Peneliti Pada Alpha Research Database, Ferdy Hasiman, dalam keterangan tertulis, Jumat (28/12).
.
Namun, para penentang keputusan pemerintah tidak pernah melihat secara bijak bahwa mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), membutuhkan pemimpin kuat dan berani.

“Tak ada satupun rezim sebelumnya, sampai pemerintahan Pak SBY yang berani mengubah Kontrak Karya Freeport Indonesia. Mengapa tak berani? Karena Freeport itu korporasi yang kuat, dia bisa menggunakan
kapasitasnya sebagai korporasi yang memberikan penerimaan besar kepada negara dan mencipatkan lapangan kerja besar untuk Papua, untuk mengancam pemerintah," paparnya.

"Negara selama ini terlalu menggantungkan nasibnya secara fiskal kepada korporasi, makanya takut untuk mengubah KK. Jadi keputusan pemerintahan Jokowi-JK mengubah KK menjadi IUPK perlu kita dukung.”

Ia menekankan, pemerintah tidak bisa memutus KK begitu saja, meskipun kontrak perusahaan tembaga dan emas itu berakhir tahun 2021. Sebab, ternyata, ada klausal dalam Kontrak Karya yang memberi ruang kepada Freeport Indonesia untuk memperpanjang kontrak 2 x 10 tahun atau sampai tahun 2041.

“Jika ada ekonomi atau mantan menteri apalah yang mengatakan, keputusan pemerintah memperpanjang kontrak Freeport adalah keputusan goblok, itu karena dia menafsir pasal 31 Kontrak Karya sesuai dengan kepentingan politik dia untuk menyerang pemerintah. Kan pasal 31 KK itu tak boleh ditafsir sampai tanda koma saja, masih ada kelanjutannya dan bahkan satu paragraf dalam pasal itu harus ditafsir utuh,” ulasnya.


Itulah sebabnya, rezim yang datang kemudian, seperti pemerintahan Jokowi-JK saat ini, sangat sulit mengutak-atik lagi KK Freeport Indonesia.

"Bagi saya, rezim yang berani mengubah Kontrak Karya menjadi IUPK adalah pemerintah yang tegas dan berdaulat. Belum ada satupun rezim yang berani mengubah Kontrak Karya, karena kekuatan pengusaha lokal dan global yang banyak mendapat untung dari Freeport," ungkapnya.

Selain itu, Freeport berani menekan pemerintah dengan cara mengancam merumahkan karyawan yang berakibat pada masalah sosial-politik di Papua dan penerimaan negara. Hanya rezim kuat yang berani mengubah Kontrak Karya Freeport.

Sebagai ganti dari KK, pemerintah menerbitkn Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan catatan, perpanjangan kontrak sampai tahun 2041, wajib membangun smelter tembaga dan jaminan kepastian fiskal dan investasi bagi Freeport.

Ferdy menilai perpanjangan kontrak sampai tahun 2041 masuk akal, karena Inalum masih membutuhkan Freeport mengolah tambang underground yang berteknologi dan infrastruktur canggih. Perpanjangan kontrak penting, karena Freeport akan mengeluarkan dana senilai US$20 miliar untuk pembangunan tambang underground dan pembangunan smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur senilai US$2.3 miliar.

"Tanpa perpanjangan kontrak, Freeport tak akan mengeluarkan dana investasi yang berdampak pada perekonomian nasional-daerah, seperti lapangan kerja dan penerimaan negara. Dengan menerbitkan IUPK, rezim Kontrak Karya (KK) Freeport yang dirancang pada jaman Orde Baru yang dipandang merugikan negara berakhir,” ulasnya.

Selain itu, kata Ferdy, yang paling penting adalah, tidak ada gunanya INALUM membeli Rp54 triliun saham Freeport, jika Freeport McmoRRan pulang kampung dari dan tidak mengoperasikan tambang underground dan Grasberg.

Freeport Mcmorran korproasi berpengelaman, dia bisa dan jago mengoperasikan tambang underground. Kita boleh menjadi pemegang saham mayoritas, tetapi kita masih memerlukan Freeport untuk mengerjakan proyek besar yang bisa mendatangkan keuntungan besar bagi negara dan Papua.

"Maka, kita berhenti menjadikan Freeport sebagai musuh (enemy), karena Kontrak Karya yang dianggap tak adil, tak berpihak pada rakyat dan meletakan negara sejajar dengan korporasi telah berakhir," tuturnya.

Sekarang Freeport sudah berubah menjadi IUPK, di mana negara berdaulat, pemda masuk dalam pemegang saham dan inalum juga. Maka, kita anggap Freeport sebagai sahabat dan mitra kita ke depan. Mitra yang bisa membangun bangsa untuk menambah penerimaan daerah, negara, lapangan kerja.

Inalum dan Freeport bisa bersama-sama membangun proyek ambisius, proyek tambang underground, mencakup wilayah Kucing Liar, Grasbreg Open-pit, DOZ Block Cave, Big Gosan, Grasberg Blok Cave dan DMLZ Block Cave.

Sampai tahun 2017, cadangan terbukti dan terkira di Grasberg sebesar 38,8 miliar pound tembaga, 33,9 juta ons emas, dan 153,1 juta ons perak. Pembangunan tambang underground yang dilengkapi terowongan, kereta api bawah tanah dan tunnel (jalan bawah tanah) sepanjang 1000 KM, harga Freeport sangatlah mahal.

Tahun 2019, tambang open-pit Grasberg memang mencapai titik puncak. Dalam perkiraan Freeport Indonesia, produksi Freeport pun ikut menurun.

“Inalum bisa hanya mendapat dividen di kisaran angka US$390 juta, tetapi itu 10 kali lipat dari dividen sebelumnya karena hanya mengontrol 9% saham Freeport,” tambahnya.

Namun, lanjut dia, yang perlu dicatat adalah tambang open-pit hanyalah 7% dari total cadangan Freeport. Cadangan terbesar sebesar 93% tambang Grasberg ada di tambang underground.

Mulai tahun 2021, Freeport akan menikmati produksi dari tambang underground yang dalam perkiraan mencapai 160.000-200.000 ton konsentrat tembaga. jika harga metal di pasar global naik, tentu itu akan menguntungkan Freeport dan Inalum sebagai pemegang saham.

"Inalum ke depan bisa menikmati dividen senilai US$1,3 miliar dari tambang Grasberg, ini sesuatu yang sangat besar untuk bangsa dan negara,” ulasnya.

Jadi kalau tidak diperpanjang sampai 2041 Kontraknya, Freeport tentu tak ingin berinvestasi di Grasberg dan tak ada guannya Inalum membeli saham Freeport Indonesia.

“Kita masih membutuhkan Freeport Mcmorran untuk pengelolahan tambang Grasberg yang membutuhkan teknologi dan infrastruktur canggih. Kita belajar teknlogi dari mereka, kita harus belajar banyak bagaimana mengolah tambang sekelas Grasberg. Perpanjangan Freeport sampai tahun 2041, lumrah dalam keputusan bisnis, karena ada perjanjian yang saling menguntungkan kedua belah pihak di sana. Tetapi menjadi tidak lazim karena orang melihat kebijakan ini dari sudut pandang politik,” pungkasnya. (RO/OL-3)