Persoalan Kontrak PT Freeport Berpeluang Diajukan ke Arbitrase Internasional

JAKARTA-Kekayaan alam yang dikelola PT Freeport Indonesia adalah masa depan Indonesia. Maka persoalan perpanjangan kontrak yang akan berakhir pada 2021 mendatang juga harus mempertimbangkan berbagai dimensi.

“Divestasi 51 persen untuk Indonesia merupakan komitmen pemerintahan Jokowi. Komitmen ini wajib direalisasikan supaya tidak hanya menjadi wacana,” tegas Direktur Eksekutif Respublica Political Institute (RPI) Benny Sabdo dalam diskusi publik bertajuk “Freeport bagi Masa Depan: Mana yang bermanfaat sebesar-besarnya Bagi Bangsa”, di Jakarta, Jumat malam (27/10).

Menurut Benny, pemerintah juga harus memperhatikan suara orang Papua. Karena itu, proses negosiasi jangan hanya milik elit saja. Proses negosiasi jangan hanya menjadi urusan orang Jakarta saja. “Pemerintah musti mendengarkan perspektif saudara-saudara kita di Papua. Setahu saya, menteri ESDM Ignasius Jonan sudah menjalin dialog. Tapi musti benar diakomodasi aspirasi mereka, jangan sampai jatuhnya hanya basa-basi,” tandas alumnus Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI itu.

Selanjutnya, Analis Hukum Internasional Raymond Sihombing memandang, persoalan kontrak PT Freeport Indonesia berpeluang untuk diajukan ke Arbitrase Internasional. Meski tetap ada peluang menang, namun harus dipikirkan upaya yang harus dipersiapkan jika pada akhirnya bermuara ke sana.

“Jadi pemerintah harus mempersiapkan secara serius sejak sekarang, segala alternatif jika memang harus diselesaikan via Arbitrase Internasional,” ungkap Raymond.

Dalam konteks Sumpah Pemuda, menurut Raymond yang menyelesaikan doktoralnya di Universitas Persahabatan Bangsa-Bangsa Rusia, persoalan kontrak itu mesti dipandang untuk jangka panjang. Belum lagi soal dampak ekologis yang ditimbulkan.

“Jangan atas nama nasionalisme dan kedaulatan kita malah rugi karena belum siap, misalnya terkait pendanaan atau sumber daya manusia,” kata Raymond yang kini bermukim di Moskow itu.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyampaikan, untuk membangun smelter atau pengolahan mineral tidak semudah itu di Indonesia. “Masing-masing jenis mineral memiliki perlakuan yang berbeda. Untuk tembaga itu tidak murah ongkosnya, berbeda dengan mineral yang lainnya,” ungkapnya.

Masyarakat, demikian Prastowo, seyogyanya melihat persoalan tersebut secara lebih jernih.

Menurut Prastowo, pertimbangan yang digunakan tidak hanya soal kedaulatan, tetapi juga menimbang soal iklim investasi. “Bahwa pemerintah dan masyarakat harus mendapat keuntungan memang dapat menjadi patokan. Namun, cara atau negosiasi yang dilakukan juga harus elegan dan demi menjamin kepastian hukum,” jelasnya.

Ketua Departemen Ekonomi RPI Johan Carmelo, persoalan sosial juga jangan dilupakan. Kekayaan alam di Papua juga harus bermanfaat untuk masyarakat Papua, terutama suku-suku yang mendiami dan memiliki ulayat di sana.

“Mengutip Joseph E Stiglitz, sumber daya alam sebuah negeri bisa menjadi berkat jika diimbangi dengan sumber daya manusia. Ironis, jika kita ‘miskin’ dalam kekayaan,” kata Carmelo.

Politikus muda Partai NasDem Wibi Andrino mengapresiasi langkah Presiden Jokowi karena telah merenegosiasi PT Freeport Indonesia. Terlebih pemerintahan Jokowi dapat bernegosiasi sampai tahap divestasi 51 persen. “Buat orang muda, generasi milenial agar tidak berpikiran sempit. Jangan buta informasi untuk benar-benar tahu soal isu nasional,” kata Wibi.

Ia mendorong agar dalam memeringati Hari Sumpah Pemuda, orang muda Indonesia harus menjaga rasa persatuan dan tidak mengangungkan nasionalisme secara sempit. “Kita harus menjaga keutuhan NKRI dan kebhinekaan demi kemajuan Indonesia di masa depan,” katanya.

Menurut Wibi, publik harus melihat secara lebih cerdas dan bijak terhadap setiap permasalahan bangsa, termasuk soal PT Freeport. “Kekayaan alam harus dikelola secara cermat demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya dengan penuh semangat.