Produksi Timah Hitam PT IMLI hanya 1.000 Ton per Bulan

Surabaya (beritajatim.com) – Direktur PT Indra Eramulti Logam Industri (IMLI), Dian Triharjo Gustadi, mengatakan, tingkat utilisasi mesin pabriknya belum berjalan maksimal karena pasokan aki bekas yang dikelola dan diubah menjadi timah hitam masih kurang pasokannya.

Saat ini, PT IMLI hanya mampu memanfaatkan mesin pabriknya sekitar 30 sampai 40 persen. Dari kapasitas terpasang untuk melebur timah aki bekas menjadi timah hitam sebesar 3.000 ton per bulan, tingkat produksi yang dihasilkan baru sekitar 1.000 ton per bulan. “Produksi timah hitam kita baru 1.000 ton per bulan dari kapasitas mesin sebesar 3.000 ton per bulan,” katanya saat FGD PT ILMI di Surabaya, Senin (20/5/2019) petang.

Bukan perkara mudah bagi manajemen PT ILMI mendapatkan bahan baku timah hitam dari aki bekas. Sekiranya kapasitas produksi mesin pabrik PT ILMI dimaksimalkan, maka dibutuhkan bahan baku aki bebas sekitar 6.000 ton per bulan. Sejak tahun 2002 sampai sekarang, pemerintah melarang impor aki bekas. Sehingga praktis bahan baku peleburan timah hitam PT ILMI mengandalkan pasokan aki bekas dari pengepul legal yang dibenarkan regulasi yang ada.
Dian Triharjo Gustadi, Direktur PT IMLI

“Kami sekarang menjalin kerja sama dengan 600 shop and drive dari seluruh Indonesia,” tambahnya. Sinergi saling menguntungkan tersebut dibutuhkan dalam konteks pemenuhan kebutuhan bahan baku berupa aki bekas yang diproses menjadi timah hitam. Sekarang ini, katanya, ada 27 perusahaan berbadan hukum yang memenuhi syarat sebagai korporasi pengumpul barang limbah B3.

“Untuk menekan limbah B3 dari aki bekas, kami sangat berharap dukungan pemerintah. Kami siap menerima pasokan aki bekas untuk kami proses menjadi timah hitam, sehingga kapasitas terpasang mesin pabrik kami maksimal,” katanya.

Dari sekitar 1.000 ton per bulan produksi timah hitam PT ILMI, sekitar 20 persen di antaranya diekspor dan sisanya dipasarkan di dalam negeri. Timah hitam dari aki bekas ini nanti dijual dan dimanfaatkan pabrikan aki untuk membuat aki baru. Dalam konteks ini, prinsip recycle dan reuse terkait pengelolaan limbah B3 berlangsung dengan dampak negatif seminimal mungkin terhadap lingkungan.

“Kami sangat membutuhkan dukungan pemerintah. Sebab, di lapangan masih banyak kami temui illegal smelter dan scrap collector tak resmi. Scrap collector tak resmi justru jumlahnya lebih besar yakni sekitar 90 persen, yang resmi hanya 10 persen,” jelas Dian Triharjo.

Untuk mengatasi masalah ini, Dian Triharjo mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan penyempurnaan regulasi dan prasyarat pengumpulan dan pengelolaan bahan limbah baterai bekas termasuk kategori limbah B3 lebih tepat sasaran.

Poin usulan lainnya, melarang praktek jual aki bekas yang termasuk limbah B3 antara pelaku usaha perorangan atau badan usaha yang tak berizin dan harus didaur ulang di perusahaan pemanfaat dan pengolahan baterai bekas sesuai aturan yang sudah ditetapkan.

“Selain itu, mengharuskan produsen produk baterai ikut bertanggung jawab dan memastikan atas produk yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan dengan jalan wajib menarik semua peredaran baterai bekas yang sudah terjual melalui jaringan distribusi retail yang dipunyainya,” tegas Dian Triharjo. [air/suf]