RI Dibayangi Krisis Energi, Selisih Pasokan dan Permintaan Melebar

JAKARTA, Baranews.co – Indonesia dibayangi krisis energi seiring kian lebarnya selisih pasokan dan permintaan, khususnya minyak dan gas bumi. Di satu sisi, pemanfaatan energi terbarukan belum optimal. Apabila dibiarkan, kondisi ini akan memengaruhi ketahanan dan kedaulatan energi.

Sejumlah daerah yang dikenal sebagai lumbung energi kerap bermasalah dalam memenuhi kebutuhan energi, terutama pasokan listrik. Di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pemadaman listrik kerap terjadi tanpa pemberitahuan dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Pemadaman listrik ini terasa ironis karena Kaltim merupakan salah satu provinsi penghasil batubara serta minyak dan gas (migas).

Kapasitas terpasang pembangkit listrik di Indonesia saat ini 60.100 megawatt (MW). Sekitar 55,6 persen di antaranya menggunakan batubara sebagai sumber energi pembangkit.

Selain di kota, krisis pasokan listrik juga terjadi di wilayah terpencil. Berdasarkan pantauan Kompas hingga Minggu (17/9), ratusan warga di Desa Long Berang, Kecamatan Mentarang Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, belum menikmati pasokan listrik dari PLN. Sebagian warga mengandalkan genset untuk menerangi rumah mereka.

Kampung Ngeliawan, Pulau Wuriaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku, juga belum terjangkau listrik. Anak-anak di kampung yang terdiri atas sekitar 70 rumah itu belajar menggunakan penerangan lampu minyak pada malam hari. Waktu belajar dibatasi lantaran persediaan minyak tanah terbatas. Harga 1 liter minyak tanah Rp 20.000.

Indonesia sudah mengimpor minyak sejak tahun 2004 untuk menutup kebutuhan di dalam negeri yang lebih besar dibandingkan dengan kemampuan produksi.

“Saya menyebutnya sebagai krisis. Tidak perlu menunggu antrean orang membeli bahan bakar. Selama kebutuhan lebih besar daripada kemampuan produksi di dalam negeri dan sisanya dipenuhi dari impor, itu sudah bisa dikatakan krisis,” kata Direktur Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Deendarlianto yang dihubungi dari Jakarta, Sabtu pekan lalu.

Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan, permintaan minyak dan gas bumi pada tahun 2020 diperkirakan 2,6 juta barrel setara minyak per hari (BOEPD). Sementara kemampuan pasokan di dalam negeri sekitar 2,2 juta barrel setara minyak per hari. Defisit kian lebar pada 2030, dengan permintaan migas mencapai 3,95 juta barrel setara minyak per hari, sedangkan kemampuan pasokan dalam negeri hanya 1,085 juta barrel setara minyak per hari.

Namun, menurut Deendarlianto, fakta defisit pasokan migas dalam negeri yang kian lebar dari tahun ke tahun itu tak membuat pemerintah menyatakan keadaan krisis. Hal itu akan berdampak terhadap pengembangan energi terbarukan di Indonesia yang hingga kini terbilang lamban. Saat ini, dari total potensi energi terbarukan sebanyak 440.000 MW, pemanfaatannya masih sekitar 8.200 MW.

Menurut Ketua I Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Pri Agung Rakhmanto, Indonesia memenuhi kekurangan pasokan energi tersebut melalui impor. Impor menjadi jalan keluar di tengah ketidakmampuan Indonesia menarik investor untuk berinvestasi di sektor energi, khususnya energi fosil.

“Indonesia mengimpor minyak sejak tahun 2004. Impor elpiji saat ini mencapai 5 juta ton per tahun atau sekitar dua pertiga dari kebutuhan nasional. Impor gas, dalam bentuk LNG (gas alam cair), diperkirakan terjadi tahun 2019. Jika dilihat dari sisi pengelolaan energi, sebagai negara yang memiliki migas dan sumber energi lainnya, menurut saya, kondisi ini sebagai krisis dalam pengelolaan energi,” ujar Pri Agung.

Di daerah

Pemadaman listrik di daerah mengganggu aktivitas pelaku usaha dan membuat layanan umum tidak berjalan optimal. Di Palembang, Sumatera Selatan, sedikitnya sekali dalam sepekan terjadi pemadaman listrik yang berlangsung 2-3 jam.

Menurut Sekretaris Camat Ilir Timur I, Palembang, Budianto, ketika listrik padam, layanan publik tidak bisa dilakukan sama sekali. Di Kecamatan Ilir Timur I, seluruh layanan publik menggunakan sistem komputerisasi. “Ketika listrik padam, kami tidak berani menyalakan perangkat elektronik menggunakan genset karena arus listrik tidak stabil. Alat elektronik pun bisa rusak,” kata Budianto.

Manajer Area Pelayanan Distribusi PLN Wilayah Sumsel, Jambi, dan Bengkulu Nanang Prasetyo mengatakan, sebagian besar pemadaman listrik yang terjadi disebabkan masalah nonteknis, seperti gardu yang rusak akibat tertimpa dahan pohon atau benda lainnya. Menurut dia, kapasitas listrik di Palembang tergolong andal, yaitu 641 MW, sedangkan beban puncak hanya 480 MW.

Di Balikpapan, masyarakat mengeluhkan pemadaman listrik yang bisa berlangsung beberapa jam. “Beberapa kali pemadaman malah terjadi pada hari Sabtu, hari yang ideal untuk bersih-bersih rumah,” kata Cahyanti (40), warga Perumahan Taman Bukit Sari, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara.

Upaya pemerintah

Untuk mengatasi defisit pasokan energi, upaya pemerintah antara lain ditunjukkan melalui revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Skema ini menggantikan model bagi hasil dengan skema biaya operasi yang digantikan (cost recovery).

“Revisi ini untuk memperbaiki dan menggairahkan kembali iklim investasi hulu migas di Indonesia. Tak hanya di Indonesia, kelesuan investasi hulu migas juga terjadi di seluruh dunia,” kata Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, pekan lalu, di Jakarta.

Di sektor energi terbarukan, tahun ini pemerintah menargetkan sedikitnya 70 kontrak perjanjian jual beli tenaga listrik bisa ditandatangani. Hingga September 2017, sebanyak 60 kontrak jual beli tenaga listrik ditandatangani dengan total kapasitas 720 MW.

Pemerintah menargetkan penambahan pasokan listrik energi terbarukan 3.864 MW sampai akhir tahun ini. Dalam bauran energi nasional pada 2025, target kontribusi energi terbarukan sebesar 23 persen atau setara dengan 45.000 MW.