Rebut 3 Aset Tambang Raksasa, RI Gencar Nasionalisasi?

Jakarta, CNBC Indonesia- Tahun 2018 bisa dibilang sebagai tahun emas buat RI di sektor pertambangan mineral dan migas. Mulai dari penerimaan yang terdongkrak atas naiknya harga komoditas hingga berhasil 'merebut' tiga aset pertambangan raksasa dari asing.

Tiga aset tersebut adalah blok Mahakam, blok Chevron, dan akuisisi 51% PT Freeport Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan bahwa ketiga aset tersebut bukan direbut oleh Indonesia, tapi memang prosesnya murni komersial.

Soal BUMN yang memegang aset raksasa juga memiiki dampak positif untuk kemandirian perusahaan. "Masa kita sebagai anak bangsa tidak bisa makin lama makin mandiri. Pak Presiden juga bilang waktu Mahakam apakah Pertamina siap? Freeport juga ditanya kesiapannya," kata Jonan dalam wawancara khusus bersama CNBC Indonesia di kantornya, Selasa (24/10/2018).

Untuk Freeport, lanjutnya, sebelum diakuisisi juga ada arahan khusus dari Presiden Joko Widodo yakni jika ingin diperpanjang harus bikin smelter, bayar penerimaan negara lebih besar, juga harus jadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), dan terakhir negara melalui BUMN minimal 51%.
"Kenapa? Ini supaya kita proses alih managementnya dalam 20 tahun ke depan itu bisa bagus. Masa tambangnya di sini, ahli-ahli tambang kita tidak pernah bisa kelola secara komprehensif? Mengelola sih tapi belum komprehensif. Jadi istiliahnya ini menurut saya bukan merebut," jelasnya.
Freeport, kata dia lagi, juga tidak cuma-cuma.


Melalui BUMN, pemerintah harus bayar untuk akuisisi 51%, tidak bisa ditunggu sampai 2021 dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas. Ia menegaskan RI tidak bisa semena-mena mengusir Freeport. "Kalau kaya gitu tidak fair, itu bukan suatu bangsa yang ikuti kaidah-kaidah global yang baik. Kalau kita investasi di luar negeri digitukan saya kira juga ribut. Ini mesti fair saja," jelasnya.
Sementara untuk Rokan, kompetisinya dipastikan berdasarkan pertimbangan bisnis antara Pertamina dan Chevron. "Kalau dua-duanya tidak kompetitif bahkan bisa dilelang, dan kompensasi yang ditawarkan Pertamina ke pemerintah jauh lebih baik daripada Chevron ya sudah kita serahkan pada Pertamina."