Relaksasi Nikel, Bauksit, dan Rare Earth 'Hampir Pasti' Batal

Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ore nikel dengan kadar 1,8 persen hampir dipastikan tidak mendapat fasilitas relaksasi ekspor mineral yang sedianya dimulai tahun 2017 mendatang.

Luhut menjelaskan, keputusan itu diambil setelah melakukan kajian bersama timnya hari ini. Ia mengatakan, keputusan relaksasi tidak jadi diambil karena hilirisasi nikel di dalam negeri sudah sangat baik.

"Bahkan turunan nikel ini sudah sampai stainless steel dan kepada turunan lain yang bisa kami ekspor. Misalnya untuk alat elektronik, kebutuhan itu semuanya di sana. Itu kemajuan yang tadinya tidak pernah kami bayangkan," jelas Luhut ditemui di kantornya, Rabu malam (12/10).

Ia melanjutkan, keputusan untuk tidak merelaksasi ore nikel juga mempertimbangkan kelangsungan investasi di Indonesia. Ia menyebut, sudah banyak investor asing yang menanamkan modalnya untuk membangun pemurnian nikel hingga nilai mencapai US$5 miliar.

"Sekarang ini, China hampir 60 persen itu mengimpor nikel dari Indonesia, sekarang pun mereka sudah buka sampai industri stainless steel-nya di sini. Lalu untuk apa kami ekspor kalau semuanya bisa diolah di sini," lanjutnya.

Kendati demikian, ia mengatakan keputusan ini bersifat "hampir pasti". Pasalnya, ia masih ingin melakukan kajian dalam jangka waktu sepekan ke depan.

Di samping itu, ia menekankan bahwa tidak ada tekanan dari badan usaha ihwal keputusan pelonggaran ekspor. "Saya tidak hidup di bawah tekanan. Saya hidup di bawah realita yang menguntungkan negara dan yang menguntungkan investasi. Itu pendekatannya," lanjut Luhut.

Selain nikel, Luhut juga mengatakan bahwa pelonggaran ekspor bauksit dan mineral jarang (rare earth) juga berpotensi tidak jadi. Luhut berujar, mineral jarang tidak akan diekspor mengingat ketersediaannya yang langka di dunia.

"Walaupun kami belum punya teknologinya, tapi mineral jarang itu barang sangat langka dan Indonesia punya besar sekali. Kami mau produksi sendiri sambil menyiapkan teknologinya," lanjut Luhut.

Kendati demikian, ia masih belum memberikan keputusan terkait relaksasi ekspor tembaga karena sifatnya yang unik. Sayangnya, ia tak mendeskripsikan lebih jauh terkait keunikan yang dimaksud.

"Beri saya waktu satu minggu untuk mengkaji tembaga," lanjutnya.

Kebijakan relaksasi ekspor ini rencananya akan masuk ke dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) no. 1 tahun 2014. Beleid ini disiapkan untuk mengakomodasi perusahaan tambang yang sedang membangun smelter namun terkendala di sisi arus kas (cash flow), yang rencananya dimulai tahun 2017 mendatang.

Oleh karenanya, pemerintah mengancam akan mencabut izin ekspor Izin Usaha Pertambangan (IUP) jika smelter yang tengah dibangun tidak menunjukkan progres setiap enam bulan sekali. (gir/ags)