a a a a a
News Update Rencana Aturan Luas Lahan Eks KK dan PKP2B Langgar UU Minerba
News

Rencana Aturan Luas Lahan Eks KK dan PKP2B Langgar UU Minerba

JAKARTA – Pemerintah dinilai kembali akan melanggar Undang-Undang jika kembali memberikan keleluasaan kepada pelaku usaha tambang yang berubah kontraknya dari Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pertambangan Pengusaha Batu bara (PKP2B) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk memperluas lahan tambang.

Bisman Bachtiar, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (PUSHEP), mengatakan jika Rancangan
Peraturan Pemerintah (RPP) itu benar dan nanti diberlakukan, maka luar biasa fasilitas yang diberikan kepada para pemegang PKP2B.

“Mulai dari perpanjangan dalam bentuk IUPK, pemberian berbagai insentif, luas wilayah tidak dikurangi, dan termasuk masih ada bonus bisa ada penambahan luas wilayah. Hal ini sangat berlebihan dan tidak proporsional serta melanggar azas keadilan,” kata Bisman saat dihubungi Dunia Energi, Senin (14/9).


Bisman mengatakan secara hukum RPP tersebut jika sudah jadi PP juga melampaui kewenangannya. Terlalu jauh jika PP sampai memberikan legitimasi penambahan luas wilayah hanya dengan dasar pengajuan dari pemegang PKP2B/IUPK tersebut. PP tersebut berpotensi bertentangan dengan UU diatasnya, bahkan bertentangan dengan konstitusi Pasal 33 UUD Tahun 1945.

“Pemerintah perlu mempertimbangkan ulang substansi RPP tersebut serta mengkaji kembali,” ujar Bisman.

Dalam dokumen RPP yang diterima Dunia Energi pada pasal 119 tertulis Pemegang KK dan PKP2B dalam mengajukan permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi kepada Menteri untuk menunjang kegiatan Usaha Pertambangannya.

Menurut Bisman, PP adalah aturan turunan dan pelaksanaan dari UU, substansi isi PP adalah hal hal yang diperintahkan secara jelas dan tegas oleh UU. Dalam UU 3 Thn 2020 kata dia tidak sampai memberikan amanat penambahan luas wilayah pemegang PKP2B/IUPK. “Sehingga jika PP mengatur hal tersebut, maka kebablasan,” kata Bisman.(RI)

Latest News

PLN Siap Pasok Smelter Antam Hingga 30 Tahun PLN Siap Pasok Smelter Antam Hingga 30 Tahun
PT PLN (Persero) siap memasok listrik untuk mendukung operasional pabrik pengolahan dan pemurnian atau (smelter) feronikel milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Halmahera Timur, Maluku Utara. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN siap memasok kebutuhan listrik Antam sebesar 75 Megawatt (MW) selama 30 tahun ke depan.
PLN Pasok Listrik ke Pabrik Smelter Antam Selama 30 Tahun ke DepanPLN Pasok Listrik ke Pabrik Smelter Antam Selama 30 Tahun ke Depan
PT PLN (Persero) berkomitmen akan menyuplai listrik sebesar 75 megawatt (MW) ke pabrik pengolahan dan pemurnian feronikel atau smelter milik PT Aneka Tambang (Antam) di Halmahera Timur, Maluku Utara.
Smelter Feronikel Baru Antam ANTM di Halmahera Timur Bakal Dipasok Listrik dari PLNSmelter Feronikel Baru Antam (ANTM) di Halmahera Timur Bakal Dipasok Listrik dari PLN
PT PLN (Persero) akan menjadi pemasok listrik untuk mendukung operasional pabrik pengolahan dan pemurnian atau (smelter) feronikel milik PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) yang berada di Halmahera Timur, Maluku Utara.
Member PT Hengtai Yuan
Member PT Indotama Ferro Alloys
Member PT Smelting
Member PT Bintang Smelter Indonesia
Member PT Meratus Jaya Iron  Steel
Member PT Cahaya Modern Metal Industri
Member PT Delta Prima Steel
Member PT karyatama Konawe Utara
Member PT Refined Bangka Tin
Member PT Central Omega Resources Indonesia
Member PT Kasmaji Inti Utama
Member PT Monokem Surya
Member PT Tinindo Internusa
Member PT Macika Mineral Industri
Member PT Indra Eramulti Logam Industri
Member PT Indonesia Weda Bay Industrial Park
Member PT AMMAN MINERAL INDUSTRI AMIN
Bersama Kita Membangun Kemajuan Industri Smelter Nasional
Switch to Desktop Version
Copyright © 2015 - AP3I.or.id All Rights Reserved.
Jasa Pembuatan Website by IKT