Sempat Heboh Soal TKA China, Ini Cerita Bos Smelter Morowali

Jakarta, CNBC Indonesia - Kehadiran Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di kawasan industri smelter nikel yang dioperasikan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah sempat mencuat dan menjadi perbincangan publik.
CEO PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Alexander Barus pun angkat bicara mengenai isu yang sempat heboh di publik ini.

Kedatangan TKA asal Negeri Tirai Bambu ini menurutnya dibutuhkan pada saat konstruksi smelter. Awalnya, pada saat konstruksi direkrut sebanyak 2.000 orang pekerja di mana sebanyak 30% diantaranya yaitu TKA China.



"Awalnya, proses rekrutmen ada 2.000 orang buruh pada masa konstruksi, ada kira-kira 30% (asal) China," paparnya dalam sebuah Webinar tentang hilirisasi nikel pada Selasa (13/10/2020).

Lokasi Morowali yang masih sulit membuat pihaknya kesulitan merekrut pekerja, sehingga mau tidak mau mendatangkan dari China. Namun demikian, pihaknya juga berharap ada transfer pengetahuan dari pekerja China kepada pekerja lokal.

"Meng-hire (mempekerjakan) orang (lokal) sulit, jadi mau tidak mau datangkan dari China. Saya bilang, kalau rekrut pekerja lokal, jangan harap kompetitif, yang penting baik, jujur, dan mau belajar," paparnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, untuk bisa menggantikan pekerja China ini paling tidak dilakukan pada level menengah. Dia pun mengungkapkan publik jangan terlalu menganggap bahwa orang China itu hebat karena menurutnya banyak orang Indonesia juga hebat, namun memang harus pintar dan mau bekerja keras.

"Pekerja lokal juga harus ada semangat kerja keras dan target oriented, jangan juga kita ini minder, saya tidak lihat seperti itu," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sempat membantah perihal isu serbuan tenaga kerja dari China. Menurutnya, isu yang beredar bahwa ada 90% tenaga kerja asal Negeri Tirai Bambu di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) itu tidaklah benar.

"Untuk menjawab isu di luar buruh Tiongkok ada 90%, jangan kampanye menebar kebohongan, itu tidak elok," kata Luhut