Smelter sebagai Alat Kontrol

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman mengapresiasi penandatanganan perjanjian pendahuluan (HoA) oleh PT Inalum, Freeport McMoran Inc, dan Rio Tinto. Namun, pembicaraan lebih lanjut harus terus dilakukan untuk memastikan divestasi Freeport berjalan lancar.


“Perjanjian pendahuluan ini mesti dilanjutkan dengan perjanjian berikutnya terkait divestasi, pembangunan smelter, stabilisasi investasi, lalu terakhir soal besaran royalti dan pajak,” ujar dia.


Selain itu, menurut Yusri, perjanjian- perjanjian investasi yang sudah dilakukan sebelumnya mesti diperbarui. Itu untuk memastikan kesinambungan proyek tambang tersebut.


“Seharusnya bisa dilakukan pembaruan perjanjian investasi, dengan catatan pemerintah bisa menekan PTFI tentang isu lingkungan, misalnya. Juga soal temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas kerugian negara akibat kerusakan lingkungan dan aktivitas penambangan sebesar Rp 185 triliun,” papar dia.


Dia menambahkan beberapa catatan kritis soal babak baru proses divestasi saham Freeport agar lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara. “Pemerintah harus lebih menekan PTFI mengenai keseriusan pembangunan smelter, yang bisa memberikan nilai tambah ekonomi jauh lebih besar kepada negara dan perekonomian nasional,” tutur dia.


Keberadaan smelter tersebut, kata dia, sekaligus sebagai alat kontrol bagi pemerintah atas hasil pengolahan konsentrat. Dengan begitu, ada transparansi bahwa setiap ton konsentrat menghasilkan sekian banyak emas, perak, tembaga, dan mineral berharga lainnya. “Tentu proses ini akan sangat bermanfaat bagi penerimaan negara,” tandas dia. (ts)