Tambang Tidak Masuk Hitungan NTB untuk Naikkan Pertumbuhan Ekokomi

KabarNTB, Mataram – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak terlalu mengharapkan sektor tambang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah itu.

Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi (Tuan Guru Bajang – TGB), dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia dengan lembaga perbankan lain serta pelaku usaha di Mataram, Kamis 21 Desember 2017, menegaskan, ekonomi NTB tanpa tambang masih tetap tumbuh di atas rata-rata nasional.

“Tambang memang tidak terlalu kita perhitungkan, karena kauangannya sebagian besar di pemerintah pusat. Dan hanya sebagian kecil saja mengucur ke daerah dalam bentuk royalty dengan penyerapan tenaga kerja yang juga masih relatif kecil,” tuturnya.

Terlebih saat ini sektor tambang hanya mengandalkan pada penjualan konsentrat saja. Beda halnya kalau sudah berskala industri dengan pembangunan smelter di NTB, menurut TGB, kondisi itu akan berpengaruh besar pada angka pertumbuhan ekonomi daerah karena segala prosesnya ada di daerah.

Untuk itu, ditegaskannya ke depan NTB akan lebih fokus pada pengembangan sektor-sektor unggulan, yakni sektor pertanian yang telah menjadi andalan utama NTB selama ini. Selain sektor pertanian juga sektor kepariwisataan yang terus dikembangkan saat ini, terutama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang akan menjadi destinasi pariwisata berkelas dunia.

Gubernur TGB berharap kepada para pelaku-pelaku industri keuangan untuk terus meningkatkan sinergi dan peranannya dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya di NTB. Ia berjanji pihaknya sebagai fasilitator dan koordinator penyelenggaraan pembangunan daerah yang berperan dalam penyediaan infrastruktur dasar akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membangun konektivitas tempat-tempat strategis yang menjadi basis pertumbuhan perekonomi di NTB.

“Alhamdulillah saat ini seluruh daerah yang memiliki potensi ekonomi cukup besar telah memiliki akses sangat baik,” paparnya.

TGB juga mengingatkan pentingnya konsep pembangunan ekonomi berkeadilan sebagai pilar kebijakan yang utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya di NTB. Menurutnya pertumbuhan ekonomi yang tidak berkeadilan akan menjadi bom waktu yang suatu saat nanti akan menjadi sumber kehancuran suatu negara atau daerah.

“Jangan sampai pertumbuhan ekonomi yang tinggi justru akan memperlebar ketimpangan di tengah-tengah masyarakat kita,” harap TGB.(By)