Temui JK, Vale Indonesia Tanyakan Soal Izin Ekspor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menerima Executive Director Vale SA Jennifer Makki bersama President Director PT Vale Indonesia Tbk Nico Kanter dan jajarannya. Dalam pertemuan tersebut, Vale melaporkan perkembangan bisnis dan juga beberapa perizinan ekspansi dan pembangunan smelter yang harus diselesaikan.

"(Pembangunan) smelter kan sebetulnya sudah ada, justru kita menanyakan mengenai izin-izin ekspor yang luar, kita tanya-tanya (kepada wakil presiden) hanya bersifat konsultasi saja," ujar President Director PT Vale Indonesia Tbk Nico Kanter usai pertemuan, Senin (13/11).

Nico mengatakan, Wapres JK menyambut baik pertemuan tersebut dan menyatakan akan melakukan beberapa follow up dengan menteri terkait. Selain itu, wakil presiden juga meminta Vale agar lebih persisten untuk mendapatkan pengurusan izin-izin seperti izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dan beberapa izin ekspor yang sedang diajukan.

Diketahui, Vale Indonesia memiliki rencana untuk ekspansi proyek smelter di Sorowako, Sulawesi Selatan, serta pembangunan proyek smelter baru di Bahodopi, Sulawesi Tengah, dan Pomalaa, Sulawesi Tenggara. Namun, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tak kunjung diberikan. Di sorowako, kebutuhannya mencapai 16.954 hektare (ha), sementara di Bahadopi kebutuhannya 4.759 ha.

Pada 2008, IPPKH yang dimohonkan mencapai 155.000 ha hingga akhirnya terus diturunkan menjadi 16.954 ha pada Mei 2015. Adapun berdasarkan kontrak Vale yang telah diamandemen pada Oktober 2014, total luas wilayah perusahaan tersebut mencapai 118.435 ha. Nico optimistis, proses perizinan ini akan selesai pada 2018 mendatang sehingga proyek pembangunan dan perluasan smelter bisa berjalan.

"Sekarang lagi dalam progres, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah memberikan jani, Insya Allah (tahun depan)," kata Nico.