Tolak Klaim Nasionalis Ekonomi, Jokowi Buka Kran Bagi Investor Asing

JAKARTA-BISNISKINI: Pemerintah berencana menggandeng swasta untuk investasi ratusan miliar dolar guna pengembangan infrastruktur dan sumber daya alam kepulauan. Hal itu diungkapkan Presiden RI Joko Widodo dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg Television beberapa waktu lalu. Ini sekaligus bukti bahwa ia ingin menghilangkan kesan seorang nasionalis ekonomi.

Pemerintah akan menawarkan semua proyek besar. Namun jika swasta kurang berminat, pemerintah akan mengambilkan dana dari anggaran nasional sebagai upaya terakhir.

Di tengah masa jabatannya, Jokowi dianggap memprioritaskan investor lokal, terutama terkait sumber daya mineralnya. Upaya ini dilakukan agar ketergantungan terhadap investasi asing bisa seimbang. Salah satu upaya tersebut adalah munculnya perselisihan antara pemerintah dengan Freeport-McMoRan Inc. mengenai alih kepemilikan mayoritas unit penambang AS.

“Apakah Indonesia seorang proteksionis? Tidak. Kami terbuka untuk investor, “kata Jokowi dalam wawancara. “Kami telah memotong daftar negatif untuk memungkinkan lebih banyak investor asing berinvestasi ke Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia terbuka,” ujar Presiden Jokowi.

Jokowi telah berusaha untuk menepikan negara dari penjualan komoditas dan mendorong investasi ke manufaktur dan layanan bernilai tambah untuk meniru keberhasilan negara-negara seperti Korea Selatan. Ia ingin perusahaan pertambangan membangun smelter daripada mengekspor komoditas mentah, dan melakukan divestasi saham mayoritas di bisnis mereka.

Sementara strategi nasionalis tersebut dapat membantu prospeknya terpilih kembali, namun upaya tersebut merongrong upaya untuk menghasilkan lebih banyak lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan. Newmont Mining dan BHP Billiton menarik diri dari Indonesia pada 2016, dan DP World, perusahaan milik Dubai yang mengoperasikan pelabuhan dari China ke Amerika Selatan, mengatakan bulan lalu bahwa pihaknya tidak akan memperbarui konsesi untuk bersama-sama mengoperasikan terminal di negara Asia Tenggara. di luar 2019 karena kondisi yang ditetapkan oleh pemerintah setempat tidak menguntungkan.

Tekanan Anggaran

Dengan batas legal atas defisit fiskal 3 persen dari produk domestik bruto, dan pendapatan di bawah tekanan, Jokowi membutuhkan investasi asing untuk membiayai rencana infrastruktur ambisiusnya. Bank Dunia memperkirakan Indonesia akan membutuhkan $ 500 miliar selama lima tahun ke depan untuk membangun jalan, pelabuhan dan jembatan.

“Sementara pertumbuhan ekonomi 5 persen, Saat ini pemerintah akan terus mengejar target 7 persen. Pertumbuhan yang lebih cepat adalah cara terbaik untuk menghasilkan lebih banyak pekerjaan dan meningkatkan pendapatan per kapita 260 juta orang di negara itu,” katanya.

Jokowi berjanji untuk menegosiasi ulang kontrak dengan perusahaan asing. Ia baru-baru ini memerintahkan penegakan aturan yang ketat, yang mengharuskan produsen menggunakan lebih banyak komponen lokal, dengan mengatakan bahwa peraturan tersebut diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan mendorong investasi di pabrik.

Pada saat bersamaan, dia menerapkan beberapa reformasi bisnis untuk menarik investor. Dia menjanjikan sebuah toko satu atap untuk mendapatkan persetujuan untuk mempercepat proyek dan membiarkan kepemilikan asing penuh atas bisnis, seperti jalan raya yang beroperasi, cold storage dan bioskop.

Reformasi Bisnis

Hal itu membantu Indonesia dengan mantap memperbaiki rangkingnya pada kemudahan indeks bisnis Bank Dunia. Sayangnya, di tengah upaya pemerintah mempercepat proyek tersebut, aturan seputar proses pembebasan lahan dan perizinan menjadi penghambat bagi investor. Maklum, menurut pemerintah, hanya sekitar sepertiga janji investasi dalam dan luar negeri yang benar-benar direalisasikan.

Jokowi mengatakan bahwa pemerintah belum melakukan reformasi dan akan meninjau undang-undang ketenagakerjaan. “Kami akan terus memiliki lebih banyak sektor yang terbuka bagi orang asing untuk menginvestasikan uang mereka di Indonesia,” katanya. “Memang, fokus kami masih di industri, manufaktur, film, bioskop dan industri kreatif. Ada banyak dan yang terpenting adalah pariwisata, kami juga akan membukanya,” terang Jokowi

Setelah menyetujui pada bulan Agustus untuk menyerahkan saham pengendali di tambang Grasberg-nya kepada pemerintah, Freeport telah berselisih dengan pihak berwenang mengenai bagaimana menilai unit penambang Indonesia.

Jokowi mengatakan bahwa dia mengharapkan untuk mendapatkan kesepakatan “win-win” dengan Freeport dalam tiga bulan. Alotnya negosiasi atas kepemilikan dan lisensi tersebut tidak membuat investor enggan. Ia menyebutkan, hingga kini perusahaan asing terus melakukan investasi baru di sektor-sektor lain, termasuk nikel.

Penghambat investasi lainnya adalah dominasi perusahaan milik negara dalam perekonomian. Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim mengatakan pada bulan Juli bahwa Indonesia harus menurunkan ketergantungannya pada perusahaan negara untuk menjalankan proyek, bukan memanfaatkan sektor swasta dan dana asing untuk membiayai mereka.

Jokowi mengatakan bahwa dia memerintahkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk mengecilkan jumlah perusahaan publik yang menjalankan segala hal, mulai dari maskapai penerbangan hingga stasiun bensin dan pabrik garam hingga 130 dari sekitar 800 dengan menggabungkan beberapa perusahaan plat merah itu.