Zul Tagih Presiden Bangun Smelter di Sumbawa

MATARAM – Gubernur NTB, Zulkieflimasnyah menagih Presiden Joko Widodo untuk membangun smelter di Kabupaten Sumbawa. Menurutnya, harga komoditas yang sifatnya mentah jauh lebih murah saat dijual dengan komoditas yang telah dibeli. Pembanguan Smelter itu kata dia, tentu untuk memenuhi perintah UU jangan sampai tidak dibangunnya smleter tersebut akan membuat diri sendiri menjadi malu.

“Saya berpesan kepada Presiden melalui Menteri Bappenas agar segera dibangun Smelter itu. Ini menjadi kebutuhan dan tentu pertumbuhan ekonomi manufaktur pertambangan akan maksimal diserap,” kata Zul di hadapan Menteri Bappenas di Mataram, kemarin.
Zul juga menyampaikan, skenario planning menjadi hal penting yang haru dimiliki Bappeda. Dalam pertumbuhan ekonomi, Zul meyakini pertambangan masih sangat berpeluang sebagai sektor yang mampu menyerap pertumbuhan ekonomi, selain pariwisata dan juga pertanian tersebut.
Sementara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro menekankan semua daerah agar membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Katanya, tekanan ini akan ada nilai tambah dari semua sektor yang menjadi keunggulan daerah. Misalanya di NTB, pertumbuhan ekonominnya didominasi tiga sektor pertanian, pariwisata dan pertambangan.
Bambang menjelsakan, nilai tambah harus dijadikan keyword, sebab jika nilai tambah ada akan menyebabkan adanya multipalyer efek dari seluruh sektor unggulan tersebut. Saat ini untuk NTB, kata dia pertumbuhan ekonomi masih mayoritas didapatkan dari pertanian dan sektor pariwisata, sementara pertambangan dua tahun terakhir mengalami penurunan biasanya mampu menyerap pertumbuhan ekonomi antara 6 sampai 7 persen kini menjadi 1 persen, bahkan bisa jadi pasca gempa Lombok yang melanda NTB akan menyebakan sampai nol bahkan minus.
Katanya, langkah awal yang bisa digenjot pemerintah ialah pada pemulihan pariwisata, dimana salah satu sektor penting yang akan mampu mendongkak keterpurukan pendapatan ekonomi. Daerah dalam hal ini harus lebih keras lagi berbicara bahwa saat ini, Lombok-Sumbawa sudah aman dikunjungi.
“Pariwisata yang lebih bersifat Quick Qween (tumbuh cepat),” kata Bambang dalam acara Temu Konsultasi Triwulan III Bappenas – Bappeda Provinisi seluruh Indoensai di Mataram, kemarin.
“Nilai tambah harus menjadi keyword,” tambahnya.
Bambang menjelaskan, Industri Pariwisata yang tumbuh jangan hanya dilihat dari tingkat konsumsi masyarakat tetapi bagaimana berbicara mengenail investasi dibidang yang ada nilai tambahnya, pertambangan dan pertanian masih penting tetapi tidak cukup disitu, pertumbuhan ekonomi bisa stagnan kalau hanya tergantung pada dua sektor tersebut. Apalagi tidak memperimbangkan aspek nilai tambah.
“Kita berpikir realistis saja, kekayan alam sudah kita miliki, kemampuan Indrusti Pariwisata sudah megah yang kurang adalah kemampuan manejemen menejadi suatau komuditas yang bisa mencitpakatan nilai tambah,” katanya.
Mempertimbangkan nilai tambah, kata dia tentu akan berdampak pada muliplayer dan itupun harus dilihat pada Nilai Tambha. Semakin besar nilai tambah akan berdampak pada kualitas. Tanpa hal itu, seorang kepala daerah termasuk presiden sekalipun tidak bisa hanya mampu mengatakan ia bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5 sampai 7 persen tanpa ada multipalyer yang berkualitas. Orang kata dia, akan berbicara kualitas pertumbuhan yang artinya mau tidak mau perubahan yang didorong karena nilai tambah memang harus berkualitas.
“ Kualitas itu inklusif, artinya menerapkan aspek pemerataan,” jelasnya.
Dia berharap, penyusunan RPJMD atau LKPD jangan hanya berpacu pada bagaiaman melihat masa depan tetapi dengan menggunakan cara lama. Merencanakan masa depan itu, membutuhkan skenario Planning dimana data yang salah atau info yang tidak akurat pun masih bisa menghasilkan sesuatu.
Bambang mengaku, RPJM nasional saat ini terus inline (setara) dengan RPJMD Provinsi dan Kabupaten Kota. Konsep penyususan RPJMD daerah tidak harus daerah dipastikan mengikuti pusat, tetapi yang penting sejalan dan juga tidak kontradiktif artinya RPJMD daerah bisa membantu menuntaskan RPJMN.
“Inilah yang kita tekankan maskud dan tujuan koordinasi triwulan ini,” jelasnya. (cr-jho/r1)