Belum Bisa Dioperasikan, CERI Soroti Proyek Smelter di Haltim

JawaPos.com – Proyek pembangunan smelter feronikel PT Antam di Halmahera Timur (Haltim) menuai sorotan dari berbagai kalangan. Setelah dikritik Anggota Komisi VII DPR, kalini kalangan pengamat energi juga menyoal hal itu.

Salah satunya, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman menyoroti berlarut-larutnya proyek pembangunan smelter di Haltim, yang kondisi fisik pembangunannya yang sudah mencapai 97,98 persen. Padahal, kata dia, seharusnya smelter tersebutt saat ini sudah berjalan.

“Harusnya sudah berjalan produksinya agar cepat mengembalikan investasinya,” kata Yusri, dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com di Jakarta, Senin (12/4).

Tak hanya itu, Yusri juga menyoroti proyek smelter feronikel di Haltim yang rencananya sinergi dengan PT PLN tersebut, sampai saat ini operasionalnya tertunda lantaran belum ada aliran listrik.

“Karena seharusnya berbarengan, bangun smelter juga bangun pembangkit listriknya. Ini pasti diduga ada kesalahan fatal dalam perencanaannya maupun pelaksanaan.” katanya.

Sementara itu, soal surat yang dikirimkan PT PLN ke PT Antam tetanggal 23 Juli 2020. Dalam surat yang ditandatangani Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan Bob Saril, PLN menawarkan harga sebesar Rp 595,65 per kilo watt per hour (kwh). Namun sampai saat ini surat tersebut belum mendapat balasan dari PT Antam.

Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19

“Soal dugaan tidak ada respons PT Antam membalas surat dari PT PLN, ini bisa saja menunjukkan sinergi antar-perusahaan pelat merah tak berjalan. Sinergi hanya sebatas di atas kertas. Hanya sebatas Permen, faktanya di lapangan tak berjalan,” katanya.

Lebih lanjut, Yusri juga mengatakan, lambannya PT Antam membalas surat dari PT PLN mengundang kecurigaan. Yusri menyinggung isi surat terkait PLN menawarkan harga sebesar Rp595,65 per kilo watt per hour (kwh).

“Di surat tertulis soal harga. Harusnya PT Antam menjawab surat dari PT PLN itu. Apakah harga yang ditawarkan kemahalan? Kalau kemahalan, kenapa tidak dilakukan negosiasi. Harusnya saling berargumentasi kenapa harga per kwh-nya sekian,” pungkasnya.