Pengusaha Nikel Dukung Usulan Pembatasan Proyek Smelter

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dikabarkan memberikan usulan untuk membatasi pembangunan smelter nikel baru kelas dua, yakni untuk feronikel (FeNi) dan Nickel Pig Iron (NPI). Rencana usulan ini pun disambut baik oleh para penambang nikel.

Dukungan ini disampaikan oleh Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) melalui keterangan resminya hari ini, Senin (28/06/2021). Meski mendukung, APNI meminta agar investor tetap diundang untuk berinvestasi ke produk akhir nikel.

"APNI mendukung pemerintah untuk melakukan pembatasan smelter kelas dua (NPI/FeNi), tetapi tetap mengundang investor untuk berinvestasi ke end product nikel seperti stainless steel, baterai dan electric vehicle (kendaraan listrik)," mengutip keterangan resmi APNI, Senin (28/06/2021).

APNI pun memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk membatasi ekspor produk kelas dua NPI dan FeNi, minimal 30%-50% untuk lokal, sehingga pabrik dalam negeri seperti Krakatau Steel bisa memproduksi olahan nikel yaitu Stainless Steel atau olahan logam lainnya, sehingga pabrik Indonesia bisa bersaing untuk industri logam dunia.
Pilihan Redaksi

Smelter Tak Dibatasi, Cadangan Nikel Ini Cuma Cukup 7 Tahun
Garap Smelter Nikel Bahodopi, INCO Gandeng 2 Korporasi China
Intip 'Harta Karun' Energi RI, Ada yang Terbesar Kedua Dunia

Dalam mendukung industri hilir nikel, APNI menilai diperlukan ekosistem yang terarah dari hulu ke hilir, terutama dalam rantai pasok bahan baku dan tata kelola niaga.

Kementerian ESDM memproyeksikan sampai dengan tahun 2024 akan ada 53 fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) yang beroperasi. Dari 53 smelter ini, 30 di antaranya adalah smelter nikel. Hingga 2020, terdapat 19 smelter telah beroperasi di mana 13 di antaranya merupakan smelter nikel.

Lalu, bagaimana nasib tambahan 17 smelter nikel baru hingga 2024 tersebut dengan adanya rencana pembatasan ini? Apakah akan tetap dilanjutkan atau ada yang dihentikan?

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM Sugeng Mujiyanto mengatakan, target pembangunan 30 smelter nikel hingga 2024 akan tetap dilanjutkan.

Menurutnya, target 30 smelter tersebut sudah termasuk dalam perhitungan Kementerian ESDM sebelum nantinya ada pembatasan proyek baru. "Hitungan berdasar rencana yang sudah ada, yang 30 kan sudah direncanakan," kata Sugeng kepada CNBC Indonesia, Rabu (23/06/2021).

Artinya pembatasan pembangunan smelter nikel kelas dua yakni untuk FeNi dan NPI akan dilakukan setelah 30 smelter ini terbangun. "Kira-kira begitu," ucapnya saat ditanya apakah pembatasan dilakukan setelah target 30 smelter nikel terbangun.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto mengaku sudah berdiskusi dengan pemerintah. Dia mengatakan, pembatasan smelter nikel kelas dua ini masih pada tahap usulan dan pematangan konsep. Sampai saat ini belum keluar peraturan kementerian resminya, sehingga belum ada legalitas untuk dieksekusi.

"Tadi saya diskusi dengan Dirjen Minerba, terkait kapan pembatasan smelter nikel kelas dua akan diimplementasikan, dan bentuk pembatasannya seperti apa konkretnya," ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (24/06/2021).

Mulyanto menyebut, karena peraturannya saja belum keluar, maka langkah konkret dari pembatasan ini masih butuh waktu. Bentuk dari pembatasan pembangunan smelter ini pun menurutnya juga belum didefinisikan. "Langkah konkret pembatasan ini, baik waktu maupun bentuknya, belum didefinisikan," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini belum ada rencana dan jadwal untuk penutupan smelter kelas dua, ataupun mewajibkan smelter kelas dua ini diubah menjadi smelter kelas satu. Pun demikian pada pembatasan izin pendirian pabrik smelter kelas dua.

"Jadi sekarang masih status quo. Jadi masih usulan mentah. Sayangnya, kenapa dibawa ke komisi VII DPR RI," ungkapnya