Proyek Smelter Halmahera Timur Disorot Komisi VII DPR

JawaPos.com – Mangkraknya proyek pembangunan proyek smelter feronikel di Halmahera Timur menuai sorotan kalangan Komisi VII DPR RI. Salah satunya karena persoalan sinergi kinerja antar perusahaan BUMN yang belum maksimal.

Sorotan itu dikemukakan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid. Pasalnya, saat ini perkembangan proyek smelter katanya sudah mencapai 97,98 persen. Namun anehnya, proyek yang rencananya sinergi dengan PLN tersebut, operasionalnya tertunda lantaran belum ada aliran listrik.

“Membangun smelter tapi tanpa pasokan listrik menjadi bukti sinergi antar-BUMN tidak berjalan dengan baik. Belum lagi ada indikasi proses tender yang tidak transparan,” kata Abdul Wahid, Rabu (08/04).

Karena itu, kata politikus PKB itu, membenahi sinergi perusahaan pelat merah harus menjadi pekerjaan rumah Kementerian BUMN. Sebab, masih banyak yang perlu diperbaiki.

“Apalagi, jiwa enterpreneur pimpinan BUMN masih kurang, lebih banyak jiwa birokratifnya,” ujarnya.

Terkait pasokan listrik untuk smelter, diketahui tender lelang pengadaan power plant telah digelar sejak 2017. Namun belakangan terungkap kalau proses tender itu berbelit-belit. Hal itu terungkap dalam surat PLN yang dikirim ke PT Antam tetanggal 23 Juli 2020.

Dalam surat yang ditandatangani Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan Bob Saril, PLN menawarkan harga sebesar Rp 595,65 per kilo watt per hour (kwh).

Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19

Masih dalam surat yang sama juga disebutkan, pada Agustus 2021 PLN menjanjikan smelter sudah commercial operation date atau COD. Namun alih-alih memberi tanggapan kepada PLN, PT Antam justru membuka tender baru. Ironisnya, PT Antam justru menggandeng pihak ketiga atau swasta sebagai procurement agent.

Padahal selama ini diketahui perusahaan BUMN, tak terkecuali PT Antam, memiliki Supply Chain Management (SCM), yang biasa di internal melakukan pengadaan tender. Mak, jika kemudian PT Antam melakukan tender ulang, dan pemenangnya mengantongi harga lebih besar dari yang ditawarkan PLN, karena itu, menurut Abdul Wahid, tak tertutup kemungkinan adanya permainan di dalam tubuh Antam.

“Itu tidak menutup kemungkinan, karena di BUMN masih banyak budaya makelar. Jika itu yang terjadi, sudah tidak betul itu. Menteri BUMN harus tegur pimpinan BUMN tersebut,” katanya.

“Perlu ditegur karena telah menghambat progam percepatan program smelter,” tukasnya.

Terkait persoalan smelter, Menteri Erick pernah menyoroti mangkraknya proyek tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Selasa (22/09/2020) lalu. Terlebih lagi proyek dibiayai lewat skema Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3,5 triliun.

“PMN yang diterima ternyata tidak bisa maksimal. Sangat aneh kalau kita membangun smelter, tapi listriknya tidak ada,” kata Erick.

Erick tidak melihat sinergi BUMN yang sering digaungkan tidak berjalan di sini. Padahal selama menjabat sebagai Menteri BUMN Erick kerap menggaungkan AHLAK sebagai core values yang dirumuskan akan diimplementasikan ke seluruh perusahaan pelat merah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020.

Diketahui, AKHLAK sendiri memiliki singkatan Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Masing-masing nilai memiliki penjabarannya sendiri serta dilengkapi dengan panduan perilaku dan kode etik atau kode perilaku yang akan diterapkan di Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaannya.

Untuk diselaraskan ke seluruh BUMN, maka setiap tersebut harus melakukan adaptasi secara taktis. Mengingat sebelumnya, masing-masing BUMN memiliki core values yang berbeda-beda, dilihat dari lini bisnis maupun orientasi operasionalnya.