Transformasi Akselerasi Pemulihan Ekonomi

Pemerintahan Jokowi babak kedua langsung diterjang krisis pandemi dahsyat, yang seketika menyeret pula perekonomian, nyaris buyar. Untungnya, dengan jurus memainkan rem dan gas untuk memerangi Covid-19 sekaligus tetap mendorong perekonomian bergerak, tanda-tanda pemulihan mulai tampak. Hal ini tak lepas dari transformasi yang terus digulirkan dalam dua tahun terakhir.

Bahkan, sejumlah agenda transformasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru seketika dipercepat karena datangnya pandemi Covid-19, seperti transformasi digital. Transformasi inilah yang menjadi anak-anak tangga untuk Indonesia keluar dari middle income trap, menuju negara maju tahun 2045.

Visi Indonesia Emas memasuki kemerdekaan yang ke-100 tahun itu merupakan sasaran tugas-tugas pemerintah, yakni memacu pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tinggi, memangkas pengangguran, memberantas kemiskinan, dan mempersempit kesenjangan sosial-ekonomi.

Selama pandemi sejak Maret tahun lalu, pemerintah menjalankan kebijakan fiskal counter-cyclical untuk mencegah pemburukan ekonomi terlalu dalam, selain mengatasi pandemi dengan percepatan vaksinasi yang akan menjangkau 70% penduduk. Pemerintah menggelontorkan berbagai bantuan sosial secara masif, guna menolong daya beli masyarakat kelas menengah-bawah yang terpukul krisis kesehatan maupun dampaknya yang membatasi pergerakan manusia dan kegiatan usaha.

Sepanjang 2020, pemerintah tercatat menyuntikkan stimulus untuk penanggulangan pandemi, bantuan sosial, maupun pemulihan ekonomi sekitar Rp 575,8 triliun, atau 82,83% dari anggaran. Tahun ini, dana Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) diperbesar menjadi Rp 744 triliun, terutama untuk mempercepat vaksinasi dan mencegah resesi ekonomi berlanjut.

Kondisi krisis pandemi juga tidak menghentikan agenda transformasi ekonomi yang dicanangkan Jokowi. Komitmen jangka panjang ini tetap dijalankan, selain berjibaku untuk pemulihan ekonomi.

Infrastruktur tetap dibangun besar-besaran, termasuk yang paling penting untuk memperkuat pertanian dan ketahanan pangan, seperti waduk-waduk dan irigasi. Infrastruktur transportasi mulai dari tol, kereta api, pelabuhan, bandara juga digencarkan, baik untuk menurunkan biaya logistik kita yang termasuk tertinggi di dunia maupun menggerakkan ekonomi dan menarik investasi.

Tanpa ada infrastruktur, tak akan ada investasi masuk, tak ada produksi, tak ada ekspor, dan tak ada substitusi impor. Artinya, tak ada pula penyerapan tenaga kerja yang akan membuat bonus demografi kita justru menjadi bencana.

Dalam kaitan memacu masuknya investasi besar-besaran, Jokowi pun berkukuh menggolkan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, yang terutama memudahkan orang memulai usaha di Tanah Air. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) diberlakukan, untuk mempercepat dan menyederhanakan perizinan di Indonesia yang sering menyurutkan minat investasi.

Karpet merah digelar untuk para investor, dengan berbagai insentif fiskal maupun nonfiskal. Selain tarif pajak penghasilan badan diturunkan, aneka stimulus diberikan guna mendorong penjualan sektor-sektor yang multipier effect-nya tinggi. Ini seperti pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah baru, serta pajak penjualan barang mewah (PPnBM) DTP untuk mobil dengan tingkat komponen dalam negeri yang tinggi.

Transformasi jangka panjang dengan memperkuat hilirisasi juga digencarkan, yang terlihat dari tetap dibangunnya smelter Freeport Indonesia yang merupakan terbesar di dunia. Pembangunan smelter dengan nilai investasi Rp 42 triliun ini akan mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun, untuk antara lain menghasilkan katoda tembaga yang merupakan bahan baku aneka produk seperti kabel. Smelter yang pembangunannya akan menyerap 40 ribu tenaga kerja tersebut juga menghasilkan emas senilai Rp 30 triliun per tahun.

Masih dalam program hilirisasi, pemerintah juga membangun pabrik baterai kendaraan listrik yang akan meningkatkan nilai tambah nikel kita dan mineral yang lain. Selain itu, akan diikuti pula dengan pembuatan mobil listrik di dalam negeri.

Di sektor perkebunan, pemerintah juga terus memperkuat mandatori penggunaan biodiesel dari sawit untuk campuran solar, mulai dari B10 hingga saat ini B30. Selain dapat memangkas impor migas Indonesia yang sangat membebani neraca perdagangan, efektif menjaga harga minyak sawit kita tinggi di pasar ekspor.

Selain memperkuat hilirisasi, transformasi digital juga digencarkan di masa pandemi, yang membatasi transaksi langsung antarmanusia. Dalam transformasi digital ini, yang paling penting adalah membantu digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang minim dana maupun keahlian. Sementara untuk korporasi relatif gampang, karena mereka punya duit, teknologi, maupun sumber daya manusia yang mumpuni.

Upaya pemberdayaan UMKM ini juga diperkuat dengan program-program lain, seperti kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga disubsidi. Selain itu, sertifikasi tanah gratis yang dapat digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan modal usaha.

Transformasi lain adalah mendorong ekonomi hijau atau ramah lingkungan. Green economy ini untuk meningkatkan kesejahteraan dengan sekaligus mencegah meningkatnya emisi gas rumah kaca guna mengatasi dampak perubahan iklim, yang akan membawa bencana. Pembangunan tidak hanya untuk Indonesia sekarang, tapi juga untuk kepentingan generasi mendatang.

Hasil kerja keras pemerintahan Jokowi ini cukup menggembirakan. Di samping kasus positif Covid-19 kini sudah jauh mereda, ekonomi kita cepat pulih. World Bank memprediksi ekonomi RI kembali tumbuh positif 4,4% tahun ini, empat kali lipat dari tetangga Thailand yang diperkirakan hanya 1%.

Editor : Esther Nuky (esther@investor.co.id)