News
Audit Smelter, Pemerintah Urai Sumbatan untuk Melancarkan Produksi Smelter
JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah melakukan audit smelter untuk komoditas timah di Provinsi Bangka Belitung dan Kepulauan Riau.
Inspektur Jenderal Kementerian ESDM, Mochtar Husein mengatakan tujuan dari audit ini adalah untuk mencari solusi atas sumbatan produksi timah, lantaran dari sejumlah 47 smelter yang ada di Provinsi Bangka Belitung, hanya ada 29 smelter yang aktif, dan 18 smelter tidak berproduksi, serta sejak tahun 2013 hingga 2015 kapasitas smelter yang dipakai hanya 21% per tahun.
“Berdasarkan keputusan rapat di Bangka Belitung, yang bertepatan dengan kegiatan Koordinasi dan Supervisi (Korsup), Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM ditugasi untuk mengaudit smelter di Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Ini juga merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Bangka Belitung, dan Direktorat Jenderal Minerba,” ujar Mochtar di kantor Kementerian ESDM, Rabu (18/5).
Kendati demikian, kata Mochtar, tidak dipungkiri bahwa dalam melakukan audit smelter ini terdapat beberapa batasan, seperti tidak diperolehnya data yang lengkap terkait perizinan smelter dan kurangnya koordinasi dengan kementerian terkait.
“Ke depannya, Kementerian ESDM berencana untuk membuat Nota Kesepahaman dengan Bea Cukai terkait pertukaran informasi dalam hal pengawasan produksi smelter”, tutur Mochtar. Nota Kesepahaman ini pun akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, serta Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
“Memang tidak mudah untuk melakukan audit smelter ini. Koordinasi yang akan kita lakukan, termasuk dengan Pemerintah Daerah adalah untuk melancarkan sumbatan-sumbatan dalam produksi smelter, sehingga ke depannya produksi smelter timah di Provinsi Bangka Belitung dan Kepulauan Riau akan meningkat”, pungkasnya.
Sumber : www.mineralenergi.com
Inspektur Jenderal Kementerian ESDM, Mochtar Husein mengatakan tujuan dari audit ini adalah untuk mencari solusi atas sumbatan produksi timah, lantaran dari sejumlah 47 smelter yang ada di Provinsi Bangka Belitung, hanya ada 29 smelter yang aktif, dan 18 smelter tidak berproduksi, serta sejak tahun 2013 hingga 2015 kapasitas smelter yang dipakai hanya 21% per tahun.
“Berdasarkan keputusan rapat di Bangka Belitung, yang bertepatan dengan kegiatan Koordinasi dan Supervisi (Korsup), Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM ditugasi untuk mengaudit smelter di Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Ini juga merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Bangka Belitung, dan Direktorat Jenderal Minerba,” ujar Mochtar di kantor Kementerian ESDM, Rabu (18/5).
Kendati demikian, kata Mochtar, tidak dipungkiri bahwa dalam melakukan audit smelter ini terdapat beberapa batasan, seperti tidak diperolehnya data yang lengkap terkait perizinan smelter dan kurangnya koordinasi dengan kementerian terkait.
“Ke depannya, Kementerian ESDM berencana untuk membuat Nota Kesepahaman dengan Bea Cukai terkait pertukaran informasi dalam hal pengawasan produksi smelter”, tutur Mochtar. Nota Kesepahaman ini pun akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, serta Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
“Memang tidak mudah untuk melakukan audit smelter ini. Koordinasi yang akan kita lakukan, termasuk dengan Pemerintah Daerah adalah untuk melancarkan sumbatan-sumbatan dalam produksi smelter, sehingga ke depannya produksi smelter timah di Provinsi Bangka Belitung dan Kepulauan Riau akan meningkat”, pungkasnya.
Sumber : www.mineralenergi.com
