News
DPR Dukung Penjualan Saham Daerah di Newmont
Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi mendukung langkah Gubernur TGH M Zainul Majdi dan DPRD Nusa Tenggara Barat untuk menjual 6 persen saham milik daerah di PT Newmont Nusa Tenggara.
“Kalau gubernur dan DPRD sudah setuju untuk menjual, saya mendukung,” kata Kurtubi seusai berbuka puasa dan shalat terawih di Mataram, Minggu.
Menurut Kurtubi, sebelum memutuskan untuk melepas kepemilikan saham di PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT), tentu pemerintah provinsi dan DPRD sudah melakukan perhitungan, kajian dan analisa yang matang. Sehingga, ia meminta semua pihak juga memahami keputusan yang sudah di ambil pemerintah daerah dan DPRD tersebut.
“Kita juga harus tahu, sejarah divestasi saham itu, pemerintah provinsi tidak memiliki sepeser pun uang, karena dari APBD saja mustahil bisa membayar. Daerah yang kaya saja, seperti di Kalimantan Timur tidak pernah menggunakan uang APBD untuk membeli saham,” jelasnya.
Politisi Nasdem ini menambahkan, meski sangat setuju dengan sikap eksekutif dan legislatif NTB itu, ia mengusulkan pemerintah daerah tetap menagih dividen kepada PT Multicapital yang belum juga di setorkan kepada daerah.
“Rencana daerah dan swasta untuk membeli saham ketika itu sudah selesai. Di awal dividen lancar, tetapi belakangan selama 3 tahun mandek. Kalaupun di katakan ada tetapi (dividen, red) dari keluarga Bakrie selaku pemilik PT Multicapital tetapi tidak pernah jelas, meski pemda sudah klarifikasi dan Newmont sudah membayar,” urai Kurtubi.
Selain mendesak pemerintah provinsi tetap menagih dividen ke Multicapital, Kurtubi juga menyarankan pemerintah lebih transparan membuka siapa sebenarnya pihak yang tertarik maupun akan membeli saham tersebut.
“Publik perlu tahu siapa yang akan membeli saham mayoritas milik daerah itu, sehingga ada kejelasan,” ujarnya.
Disamping itu, ia juga mendesak siapapun nantinya pembeli saham itu, pemerintah harus menekan pemilik baru untuk membuat smelter di NTB, sehingga jika itu terjadi akan memicu kawasan ekonomi baru di daerah.
“Harapan saya, siapa pun nanti yang membeli saham itu, harus bangun smelter di Sumbawa. Mengingat tambang nanti tidak hanya di lokasinya yang sekarang Batu Hijau, tetapi akan bergeser ke Dodo dn Rinti di Sumbawa yang diketahui cadangannya lebih besar,” kata dia.
Diketahui sembilan dari 10 fraksi di DPRD NTB sepakat melepas 6 persen saham milik PT Daerah Maju Bersaing (PT DMB) di PT NNT.
“Dengan peta dukungan saat ini di DPRD minus Fraksi PDIP, dipastikan penjualan 6 persen saham milik tiga daerah, Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa akan jadi kenyataan,” kata Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi.
Menurut dia, sebanyak 5 Ketua Komisi telah sepakat memberikan persetujuan. Begitu juga dengan Fraksi Demokrat, Golkar, PKS, Gerindra, PPP, PKB, Hanura, PAN, dan Fraksi Bintang Restorasi.
Sementara, terkait dengan Fraksi PDI-P yang belum juga memberikan persetujuan, Mori mengatakan, kemungkinan minggu ini sudah harus segera diambil sikap yang jelas dan tegas. Namun demikian, apabila minggu ini PDI-P tidak juga setuju, maka rapat sebelumnya diambil sebagai keputusan mayoritas.
“Dengan ada atau tidak Fraksi PDIP, DPRD tidak perlu lagi sidang paripurna untuk mengambil keputusan, cukup rapat pimpinan yang sudah diputuskan minggu lalu pelepasan 6 persen saham sudah bisa dilaksanakan,” jelas Mori.
Sumber: www.eksplorasi.id
“Kalau gubernur dan DPRD sudah setuju untuk menjual, saya mendukung,” kata Kurtubi seusai berbuka puasa dan shalat terawih di Mataram, Minggu.
Menurut Kurtubi, sebelum memutuskan untuk melepas kepemilikan saham di PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT), tentu pemerintah provinsi dan DPRD sudah melakukan perhitungan, kajian dan analisa yang matang. Sehingga, ia meminta semua pihak juga memahami keputusan yang sudah di ambil pemerintah daerah dan DPRD tersebut.
“Kita juga harus tahu, sejarah divestasi saham itu, pemerintah provinsi tidak memiliki sepeser pun uang, karena dari APBD saja mustahil bisa membayar. Daerah yang kaya saja, seperti di Kalimantan Timur tidak pernah menggunakan uang APBD untuk membeli saham,” jelasnya.
Politisi Nasdem ini menambahkan, meski sangat setuju dengan sikap eksekutif dan legislatif NTB itu, ia mengusulkan pemerintah daerah tetap menagih dividen kepada PT Multicapital yang belum juga di setorkan kepada daerah.
“Rencana daerah dan swasta untuk membeli saham ketika itu sudah selesai. Di awal dividen lancar, tetapi belakangan selama 3 tahun mandek. Kalaupun di katakan ada tetapi (dividen, red) dari keluarga Bakrie selaku pemilik PT Multicapital tetapi tidak pernah jelas, meski pemda sudah klarifikasi dan Newmont sudah membayar,” urai Kurtubi.
Selain mendesak pemerintah provinsi tetap menagih dividen ke Multicapital, Kurtubi juga menyarankan pemerintah lebih transparan membuka siapa sebenarnya pihak yang tertarik maupun akan membeli saham tersebut.
“Publik perlu tahu siapa yang akan membeli saham mayoritas milik daerah itu, sehingga ada kejelasan,” ujarnya.
Disamping itu, ia juga mendesak siapapun nantinya pembeli saham itu, pemerintah harus menekan pemilik baru untuk membuat smelter di NTB, sehingga jika itu terjadi akan memicu kawasan ekonomi baru di daerah.
“Harapan saya, siapa pun nanti yang membeli saham itu, harus bangun smelter di Sumbawa. Mengingat tambang nanti tidak hanya di lokasinya yang sekarang Batu Hijau, tetapi akan bergeser ke Dodo dn Rinti di Sumbawa yang diketahui cadangannya lebih besar,” kata dia.
Diketahui sembilan dari 10 fraksi di DPRD NTB sepakat melepas 6 persen saham milik PT Daerah Maju Bersaing (PT DMB) di PT NNT.
“Dengan peta dukungan saat ini di DPRD minus Fraksi PDIP, dipastikan penjualan 6 persen saham milik tiga daerah, Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa akan jadi kenyataan,” kata Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi.
Menurut dia, sebanyak 5 Ketua Komisi telah sepakat memberikan persetujuan. Begitu juga dengan Fraksi Demokrat, Golkar, PKS, Gerindra, PPP, PKB, Hanura, PAN, dan Fraksi Bintang Restorasi.
Sementara, terkait dengan Fraksi PDI-P yang belum juga memberikan persetujuan, Mori mengatakan, kemungkinan minggu ini sudah harus segera diambil sikap yang jelas dan tegas. Namun demikian, apabila minggu ini PDI-P tidak juga setuju, maka rapat sebelumnya diambil sebagai keputusan mayoritas.
“Dengan ada atau tidak Fraksi PDIP, DPRD tidak perlu lagi sidang paripurna untuk mengambil keputusan, cukup rapat pimpinan yang sudah diputuskan minggu lalu pelepasan 6 persen saham sudah bisa dilaksanakan,” jelas Mori.
Sumber: www.eksplorasi.id
