News
ESDM Curigai Tambang Timah Non CnC Ekspor Ilegal
JAKARTA - Inspektur Jenderal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Mochtar Husein mencurigai adanya perusahaan tambang pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang belum mendapat status Clean and Clear (CnC) melakukan ekspor timah secara ilegal.
Menurut Mochtar, setelah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2015 terbit, muncul aturan bahwa timah yang boleh diserap smelter hanya yang diproduksi oleh perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) yang telah mendapat status CnC saja.
"Ini yang harus diwaspadai karena setelah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 terbit setiap pemegang smelter hanya diizinkan memakai satu IUP OP dan hanya bisa masuk kalau sudah CnC," kata Mochtar di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (17/5).
Berdasarkan hasil audit smelter timah, lanjut Mochtar, ada 755 pemegang IUP OP, terdiri dari 498 IUP OP yang sudah mendapat status CnC dan 257 non CnC.
Menurut Mochtar, IUP OP yang belum mendapat status CnC tersebut hasil produksi timahnya tidak bisa memasok ke smleter.
Dia pun mencurigai, produksi tima IUP OP yang belum mendapat status CnC tersebut melakukan penyelundupan timah. Namun, pihaknya tidak bisa mengambil tindakan karena menjadi wewenang Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
"Nah yang tidak CnC ini tidak terkendali karena terus terang saja, kenapa masih banyak selundupan kira-kira dari sini (yang belum berstatus CnC) . Hanya saya tidak ditugaskan untuk memberantas karena itu ada di Bea dan Cukai," ungkap Mochtar.
Lanjutnya, saat ini jumlah smelter timah di Bangka Belitung dan Kepulauan Riau mencapai 47 smelter, terdiri dari 29 smelter yang telah beroperasi dan 18 smelter yang belum produksi.
"Yang tidak aktif ada 18 sebagian besar meyakinkan kami selaku auditor benar tidak aktif, ada sebagian kecil 3-4 meragukan dia aktif atau tidak. Ini perlu kita awasi," pungkasnya.
Sumber : www.mineralenergi.com
Menurut Mochtar, setelah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2015 terbit, muncul aturan bahwa timah yang boleh diserap smelter hanya yang diproduksi oleh perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) yang telah mendapat status CnC saja.
"Ini yang harus diwaspadai karena setelah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 terbit setiap pemegang smelter hanya diizinkan memakai satu IUP OP dan hanya bisa masuk kalau sudah CnC," kata Mochtar di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (17/5).
Berdasarkan hasil audit smelter timah, lanjut Mochtar, ada 755 pemegang IUP OP, terdiri dari 498 IUP OP yang sudah mendapat status CnC dan 257 non CnC.
Menurut Mochtar, IUP OP yang belum mendapat status CnC tersebut hasil produksi timahnya tidak bisa memasok ke smleter.
Dia pun mencurigai, produksi tima IUP OP yang belum mendapat status CnC tersebut melakukan penyelundupan timah. Namun, pihaknya tidak bisa mengambil tindakan karena menjadi wewenang Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
"Nah yang tidak CnC ini tidak terkendali karena terus terang saja, kenapa masih banyak selundupan kira-kira dari sini (yang belum berstatus CnC) . Hanya saya tidak ditugaskan untuk memberantas karena itu ada di Bea dan Cukai," ungkap Mochtar.
Lanjutnya, saat ini jumlah smelter timah di Bangka Belitung dan Kepulauan Riau mencapai 47 smelter, terdiri dari 29 smelter yang telah beroperasi dan 18 smelter yang belum produksi.
"Yang tidak aktif ada 18 sebagian besar meyakinkan kami selaku auditor benar tidak aktif, ada sebagian kecil 3-4 meragukan dia aktif atau tidak. Ini perlu kita awasi," pungkasnya.
Sumber : www.mineralenergi.com
