News
Jangan Politisasi SP (Serikat Pekerja)
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani mengatakan, dalam kondisi yang sulit saat ini, asosiasi buruh juga seharusnya tidak memaksakan kehendak, terutama yang berkaitan dengan upah.
“Apalagi, dari hasil verifikasi saja jumlah anggota serikat pekerja (SP) turun. Kita lihat dari data, investasi juga banyaknya masuk ke industri padat modal. Jadi, tidak relevan SP memaksakan kehendak di tengah situasi di mana sektor formal semakin mengecil,” papar Hariyadi kepada Investor Daily, Jakarta, Rabu (2/8).
Dia juga meminta asosiasi buruh lebih cermat dalam menginisiasi kebutuhan anggotanya, agar lebih sesuai kebutuhan dan tidak bersifat politis, termasuk soal pengupahan. Ia menegaskan, pengaturan upah sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, di mana kenaikan upah minimum tahunan disesuaikan dengan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi nasional.
“PP tersebut membantu upaya pengusaha untuk menahan gelombang PHK pekerja, saat ekonomi lesu. Dengan begitu perusahaan bisa menghitung dan memprediksi,” ujar Hariyadi. (is/en)
beritasatu.com - 3 Agustus 2017
“Apalagi, dari hasil verifikasi saja jumlah anggota serikat pekerja (SP) turun. Kita lihat dari data, investasi juga banyaknya masuk ke industri padat modal. Jadi, tidak relevan SP memaksakan kehendak di tengah situasi di mana sektor formal semakin mengecil,” papar Hariyadi kepada Investor Daily, Jakarta, Rabu (2/8).
Dia juga meminta asosiasi buruh lebih cermat dalam menginisiasi kebutuhan anggotanya, agar lebih sesuai kebutuhan dan tidak bersifat politis, termasuk soal pengupahan. Ia menegaskan, pengaturan upah sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, di mana kenaikan upah minimum tahunan disesuaikan dengan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi nasional.
“PP tersebut membantu upaya pengusaha untuk menahan gelombang PHK pekerja, saat ekonomi lesu. Dengan begitu perusahaan bisa menghitung dan memprediksi,” ujar Hariyadi. (is/en)
beritasatu.com - 3 Agustus 2017
