News
Komisi VII Dapat Gambaran Model Pengawasan Sektor Ketenagalistrikan di Inggris
JAKARTA – Komisi VII DPR yang membidangi masalah energi, sumberdaya mineral, ristek, dan lingkungan hidup mengakhiri kunjungan ke UK House of Commons (DPR Inggris). Kunjungan tersebut terkait pembahasan kerja sama parlemen dan juga pemerintahan.
“Pokok-pokok masalah yang dibahas dalam pertemuan kedua komisi energi dari dua negara ini adalah, tentang strategi Inggris dalam pengembangan energi khususnya dibidang energi baru dan terbarukan (EBT), dan penanggulangan perubahan iklim,” ujar Satya Widya Yudha, Wakil Ketua Komisi VII DPR, yang menjadi ketua rombongan, Minggu (19/3).
Rombongan Komisi DPR RI diterima counterpart di Komisi Parlemen Inggris yang membidangi bisnis, energi dan strategi industri ( Select Committee on Business, Energy and Industrial Strategy ). Penerimaan kunjungan dipimpin langsung oleh Ketua Komite Amanda Milling, anggota UK House o f Commones dari Partai Konservatif.
Satya mengatakan, parlemen Inggris telah menyesuaikan nama komisi yang membahas energ ini lantaran pemerintahnya telah mengubah nama kementeriannya. Pemerintah Inggris telah mengubah nama kementerian yang sebelumnya bernama Kementerian Energi dan Perubahan Iklim menjadi Kementerian Energi dan Strategi Industri.
“Komisi di parlemen langsung mengubah namanya agar menyamai nama kementrian di kabinet. Hal ini mudah dilakukan di Inggris karena mereka menganut sistem kabinet parlementer,” ungkap Satya.
Kunjungan rombongan Komisi VII DPR RI berkunjung ke Kementrian Energi dan Strategi Industri, untuk mendapatkan gambaran tentang kerja sama energi antara Inggris dan Indonesia, yang dikenal dengan UK-Indonesia Energy Dialogue.
Menurut Satya, Komisi VII mendapatkan gambaran model pengawasan disektor ketenagalistrikan yang dilakukan oleh lembaga Ofgem, otoritas netral yang mengawasi ketenagalistrikan, yang kemudian melapor kepada parlemen.
Selama kunjungan hampir sepekan tersebut, rombongan Komisi VII DPR sempat mendatangi kantor pusat BP Plc dan Premier Oil. Kedua korporasi ini telah lama berinvestasi dibidang minyak dan gas bumi di Indonesia. Kunjungan ini langsung diterima Deputy CEO BP Plc, Dave Sanyan.
“Kami berdiskusi dengan BP Plc dalam penyajiannya tentang tantangan energi kedepan yang terangkum dlm BP Statistical Review yang dipresentasikan oleh BP Chief Economist – Spencer Dale,” ungkap Satya.
Sementara, kunjungan ke kantor Premier Oil yang disambut oleh CEO Tonny Durrant, membahas tentang strategi pengembangan gas di Natuna yang terhubung dengan Vietnam.
Rombongan Komisi VII juga berdiskusi tentang aturan perminyakan dan juga pertambangan selama kunjungan tersebut, dengan lembaga riset National Governance Resources Institute (NRGI). Diskusi juga dilakukan dengan Climate Parliament, Inggris.
Adapun anggota rombongan Komisi VII DPR yang ikut dalam kunjungan ini adalah Hadi Mulyadi (Fraksi PKS), Ahmad Farial (Fraksi PPP), Doni Oekon (Fraksi PDIP), Kurtubi (Fraksi Partai Nasdem), Zulkiflimansyah (Fraksi PKS), Aryo Djojohadikusumo (Fraksi Partai Gerindra), Farid al-Fauzi (Fraksi Partai Hanura), Agus Sulistyono (Fraksi PKB), Eni Maulani Saragih (Fraksi Partai Golkar), dan Mohammad Nazir (Fraksi Partai Demokrat). Padawaktu kunjungan ke parlemen Inggris ada tambahan rombongan dari anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR.(RA)
“Pokok-pokok masalah yang dibahas dalam pertemuan kedua komisi energi dari dua negara ini adalah, tentang strategi Inggris dalam pengembangan energi khususnya dibidang energi baru dan terbarukan (EBT), dan penanggulangan perubahan iklim,” ujar Satya Widya Yudha, Wakil Ketua Komisi VII DPR, yang menjadi ketua rombongan, Minggu (19/3).
Rombongan Komisi DPR RI diterima counterpart di Komisi Parlemen Inggris yang membidangi bisnis, energi dan strategi industri ( Select Committee on Business, Energy and Industrial Strategy ). Penerimaan kunjungan dipimpin langsung oleh Ketua Komite Amanda Milling, anggota UK House o f Commones dari Partai Konservatif.
Satya mengatakan, parlemen Inggris telah menyesuaikan nama komisi yang membahas energ ini lantaran pemerintahnya telah mengubah nama kementeriannya. Pemerintah Inggris telah mengubah nama kementerian yang sebelumnya bernama Kementerian Energi dan Perubahan Iklim menjadi Kementerian Energi dan Strategi Industri.
“Komisi di parlemen langsung mengubah namanya agar menyamai nama kementrian di kabinet. Hal ini mudah dilakukan di Inggris karena mereka menganut sistem kabinet parlementer,” ungkap Satya.
Kunjungan rombongan Komisi VII DPR RI berkunjung ke Kementrian Energi dan Strategi Industri, untuk mendapatkan gambaran tentang kerja sama energi antara Inggris dan Indonesia, yang dikenal dengan UK-Indonesia Energy Dialogue.
Menurut Satya, Komisi VII mendapatkan gambaran model pengawasan disektor ketenagalistrikan yang dilakukan oleh lembaga Ofgem, otoritas netral yang mengawasi ketenagalistrikan, yang kemudian melapor kepada parlemen.
Selama kunjungan hampir sepekan tersebut, rombongan Komisi VII DPR sempat mendatangi kantor pusat BP Plc dan Premier Oil. Kedua korporasi ini telah lama berinvestasi dibidang minyak dan gas bumi di Indonesia. Kunjungan ini langsung diterima Deputy CEO BP Plc, Dave Sanyan.
“Kami berdiskusi dengan BP Plc dalam penyajiannya tentang tantangan energi kedepan yang terangkum dlm BP Statistical Review yang dipresentasikan oleh BP Chief Economist – Spencer Dale,” ungkap Satya.
Sementara, kunjungan ke kantor Premier Oil yang disambut oleh CEO Tonny Durrant, membahas tentang strategi pengembangan gas di Natuna yang terhubung dengan Vietnam.
Rombongan Komisi VII juga berdiskusi tentang aturan perminyakan dan juga pertambangan selama kunjungan tersebut, dengan lembaga riset National Governance Resources Institute (NRGI). Diskusi juga dilakukan dengan Climate Parliament, Inggris.
Adapun anggota rombongan Komisi VII DPR yang ikut dalam kunjungan ini adalah Hadi Mulyadi (Fraksi PKS), Ahmad Farial (Fraksi PPP), Doni Oekon (Fraksi PDIP), Kurtubi (Fraksi Partai Nasdem), Zulkiflimansyah (Fraksi PKS), Aryo Djojohadikusumo (Fraksi Partai Gerindra), Farid al-Fauzi (Fraksi Partai Hanura), Agus Sulistyono (Fraksi PKB), Eni Maulani Saragih (Fraksi Partai Golkar), dan Mohammad Nazir (Fraksi Partai Demokrat). Padawaktu kunjungan ke parlemen Inggris ada tambahan rombongan dari anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR.(RA)
