Mau Smelter Lancar, Anggota DPR: Pemerintah Harus Tegas

Ipotnews Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi meminta pemerintah untuk bertindak tegas kepada PT freeport Indonesia dalam pembangunan smelternya. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini banyak alasan agar pembangunan smelter tersebut dapat mundur.

Padahal, selama ini pemerintah telah memberikan izin ekspor konsentrat walau sebenarnya dalam UU tidak boleh ada ekspor. Menurut Kurtubi, pertemuan antara pemerintah dengan freeport beberapa waktu lalu, dimana freeport meminta waktu pemunduran groundbreaking pembangunan smelter merupakan alasan freeport agar tidak membangun smelter.

Dan pemerintah harus tegas menolak pemunduran waktu groundbreaking tersebut, dengan mundurnya groundbreaking sudah dipastikan penyelesaian pembangunan juga akan mundur.

Alasan yang dikemukakan terkesan mengada-ada, pemerintah harus tegas. Karena tidak tegas, perusahaan tambang terkesan tidak patuh terhadap regulasi yang dibuat pemerintah dengan berbagai alasan, ujar Kurtubi saat dihubungi di Jakarta, Senin (13/6).

Padahal, menurut Kurtubi pembangunan smelter bisa berjalan lancar kalau pemerintah bersikap tegas kepada perusahaan tambang sejak awal berlakuknya UU minerba No.4 Tahun 2009, tapi sejak diterapkan pemerintah selalu memberikan kelonggaran pada pelaku usaha pertambangan mineral, seperti izin ekspor konsentrat.

Ketegasan itu penting, agar semua berjalan lancar dan bisa memberikan manfaat bagi Negara dan masyarakat, katanya. Sebelumnya, Dirjen minerba Kementerian ESDM , Bambang Gatot mengatakan, kalau groundbreaking smelter freeport belum jelas kapan akan dilakukan.

freeport masih menunggu kejelasan perpanjangan kontraknya yang akan berakhir pada 2021. Sedangkan pengajuan perpanjangan kontrak baru bisa dilakukan pada 2019, dua tahun sebelum kontrak berakhir.

Sumber : www.indopremier.com