News
Pemilik PTNNT Didesak Bangun Smelter di Sumbawa
Ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata berharap pemilik baru saham mayoritas PTNNT untuk taat terhadap undang-undang. Salah satunya melaksanakan kewajiban merealisasikan pembangunan smelter di dalam negeri terutama di daerah penghasil sebagaimana harapan masyarakat di NTB khususnya Kabupaten Sumbawa. Pembangunan smelter ini adalah keharusan sebagai kewajiban perusahaan dalam melaksanakan perintah UU.
mengingat perusahaan tambang ke depan harus menerapkan manajemen pengelolaan tambang yang bernilai tambah bagi masyarakat dan daerah. Karena itu manajemen pengelolaan tambang dengan kepemilikan yang baru ini harus dilakukan dengan lebih bersifat kerakyatan dan kepeduliannya fokus kepada kepentingan masyarakat.
Terlebih lagi pemegang saham mayoritas ini merupakan putra-putra Indonesia yang tentunya memiliki jiwa nasionalisme tinggi dalam membangun negara dan daerah. “Paling penting konsistensi perusahaan itu terhadap ketaatan dalam melaksanakan undang-undang. Karena undang-undang mengamanatkan sekarang eranya pertambangan peningkatan nilai tambah. Maka itu harus dilaksanakan. Mulai dari rekrutmen tenaga kerja kemudian pemgelolaan limbahnya, dan pembangunan smelter.
Karena terlaksananya kewajiban perusahaan ini akan memberikan multiplier effect yang luar biasa terutama dalam upaya mengentaskan pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap Lalu Budi—sapaan politisi PDIP ini kepada SAMAWAREAtadi malam.
Dengan keberpihakan ini, lanjutnya, akan memunculkan rasa memiliki masyarakat terhadap tambang tersebut sehingga memberikan dukungan penuh bagi kelangsungannya. “Insya Allah dengan era yang baru pengelolaan tambah yang lebih pro kepada rakyat ini, semua harapan akan terlaksana dengan baik. Tentunya pemerintah juga harus lebih terbuka terkait dengan proses lanjutannya, sehingga masyarakat mengetahui bahwa tambang kita saat ini diperoleh dengan cara-cara yang lebih transparan,” tandasnya.
mengingat perusahaan tambang ke depan harus menerapkan manajemen pengelolaan tambang yang bernilai tambah bagi masyarakat dan daerah. Karena itu manajemen pengelolaan tambang dengan kepemilikan yang baru ini harus dilakukan dengan lebih bersifat kerakyatan dan kepeduliannya fokus kepada kepentingan masyarakat.
Terlebih lagi pemegang saham mayoritas ini merupakan putra-putra Indonesia yang tentunya memiliki jiwa nasionalisme tinggi dalam membangun negara dan daerah. “Paling penting konsistensi perusahaan itu terhadap ketaatan dalam melaksanakan undang-undang. Karena undang-undang mengamanatkan sekarang eranya pertambangan peningkatan nilai tambah. Maka itu harus dilaksanakan. Mulai dari rekrutmen tenaga kerja kemudian pemgelolaan limbahnya, dan pembangunan smelter.
Karena terlaksananya kewajiban perusahaan ini akan memberikan multiplier effect yang luar biasa terutama dalam upaya mengentaskan pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap Lalu Budi—sapaan politisi PDIP ini kepada SAMAWAREAtadi malam.
Dengan keberpihakan ini, lanjutnya, akan memunculkan rasa memiliki masyarakat terhadap tambang tersebut sehingga memberikan dukungan penuh bagi kelangsungannya. “Insya Allah dengan era yang baru pengelolaan tambah yang lebih pro kepada rakyat ini, semua harapan akan terlaksana dengan baik. Tentunya pemerintah juga harus lebih terbuka terkait dengan proses lanjutannya, sehingga masyarakat mengetahui bahwa tambang kita saat ini diperoleh dengan cara-cara yang lebih transparan,” tandasnya.
