News
Upah Pekerja Tantangan Terbesar Industri Manufaktur
Menperin Airlangga Hartarto mengemukakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan itu di antaranya program amnesti pajak (tax amnesty), paket kebijakan dan deregulasi ekonomi, pembangunan proyek infrastruktur berskala besar, kemudahan proses perizinan berbisnis, pemangkasan harga energi, dan pemberantasan korupsi.
“Tantangan terbesar industri manufaktur nasional adalah peningkatan upah pekerja dan harga lahan,” ujar dia.
Airlangga menegaskan, Indonesia telah mengalami kemajuan pesat di bidang infrastruktur. Hasilnya pun telah banyak dirasakan. “Tapi pembangunan infrastruktur darat dan maritime masih menjadi tantangan. Apalagi negara ini memiliki 17 ribu pulau dan wilayahnya sangat luas,” kata dia.
Menperin menjelaskan, salah satu program prioritas Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang diselaraskan dengan visi pemerintah untuk memperkuat industri manufaktur nasional adalah pembangunan kawasan industri di luar Jawa. Langkah ini juga turut mendorong pemerataan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Menurut Airlangga Hartarto, beberapa kawasan industri di luar Jawa yang ditawarkan kepada investor di antaranya Kawasan Industri Sei Mangkei (Sumatera Utara) yang difokuskan pada pengembangan oleokimia. Lainnya adalah Kawasan Industri Dumai (Riau), dan Kawasan Industri Berau (Kalimantan Timur) yang akan dibangun menjadi Palm Oil Green Economic Zone (POGEZ).
Itu belum termasuk Kawasan Industri Morowali (Sulawesi Tengah) dan Kawasan Industri Konawe (Sulawesi Tenggara) yang menjadi pusat pengembangan industri smelter berbasis nikel.
Ke depan, kata Menperin, pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan kawasan industri di Tanjung Buton, Tanah Kuning, Gresik, Kendal, dan Serang. Hingga saat ini, sebanyak 73 kawasan industri telah beroperasi di seluruh Indonesia.
“Pemerintah menyadari infrastruktur merupakan faktor yang dapat meningkatkan langsung konektivitas. Sekarang kami sedang membangun jalan, pelabuhan, dan fasilitas lain yang dampaknya mungkin terasa pada 2019,” tandas Airlangga. (nov/az)
Kebijakan itu di antaranya program amnesti pajak (tax amnesty), paket kebijakan dan deregulasi ekonomi, pembangunan proyek infrastruktur berskala besar, kemudahan proses perizinan berbisnis, pemangkasan harga energi, dan pemberantasan korupsi.
“Tantangan terbesar industri manufaktur nasional adalah peningkatan upah pekerja dan harga lahan,” ujar dia.
Airlangga menegaskan, Indonesia telah mengalami kemajuan pesat di bidang infrastruktur. Hasilnya pun telah banyak dirasakan. “Tapi pembangunan infrastruktur darat dan maritime masih menjadi tantangan. Apalagi negara ini memiliki 17 ribu pulau dan wilayahnya sangat luas,” kata dia.
Menperin menjelaskan, salah satu program prioritas Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang diselaraskan dengan visi pemerintah untuk memperkuat industri manufaktur nasional adalah pembangunan kawasan industri di luar Jawa. Langkah ini juga turut mendorong pemerataan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Menurut Airlangga Hartarto, beberapa kawasan industri di luar Jawa yang ditawarkan kepada investor di antaranya Kawasan Industri Sei Mangkei (Sumatera Utara) yang difokuskan pada pengembangan oleokimia. Lainnya adalah Kawasan Industri Dumai (Riau), dan Kawasan Industri Berau (Kalimantan Timur) yang akan dibangun menjadi Palm Oil Green Economic Zone (POGEZ).
Itu belum termasuk Kawasan Industri Morowali (Sulawesi Tengah) dan Kawasan Industri Konawe (Sulawesi Tenggara) yang menjadi pusat pengembangan industri smelter berbasis nikel.
Ke depan, kata Menperin, pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan kawasan industri di Tanjung Buton, Tanah Kuning, Gresik, Kendal, dan Serang. Hingga saat ini, sebanyak 73 kawasan industri telah beroperasi di seluruh Indonesia.
“Pemerintah menyadari infrastruktur merupakan faktor yang dapat meningkatkan langsung konektivitas. Sekarang kami sedang membangun jalan, pelabuhan, dan fasilitas lain yang dampaknya mungkin terasa pada 2019,” tandas Airlangga. (nov/az)
